RADAR GRESIK – Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menegaskan komitmen legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan pada tahun 2026 mendatang.
Hal ini dilakukan guna memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif, mengingat pada tahun 2025 aktivitas pembangunan sempat mengalami keterbatasan akibat adanya pemangkasan anggaran.
“Pada 2025 pekerjaan memang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya karena kondisi anggaran. Namun, pada 2026 kami akan memperkuat pengawasan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan kualitas yang baik,” ujar Hamdi, Senin (29/12).
Hamdi menyoroti dua persoalan klasik yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, yakni kerusakan infrastruktur jalan dan penanganan banjir. Ia menekankan bahwa perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembangunan saluran air yang sesuai dengan kontur wilayah.
“Kita bangun jalan bagus, tapi harus diimbangi dengan kemampuan menahan beban kendaraan besar. Oleh karena itu, penegakan aturan pembatasan jam operasional kendaraan over dimensi dan overload (ODOL) sangat krusial agar jalan tidak cepat rusak kembali,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Selain infrastruktur fisik, persoalan lingkungan menjadi sorotan tajam. Hamdi menyebut Gresik saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.
Meski mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengembangkan TPST Belahan dan pengadaan mesin pengolah sampah di Ngipik, ia menilai edukasi masyarakat adalah kunci utama.
“Edukasi memilah sampah sangat penting karena kesadaran masyarakat masih cenderung rendah. Selain itu, Perda larangan plastik sekali pakai harus ditegakkan dengan tegas, lengkap dengan sanksi administrasi maupun denda bagi pelanggarnya,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menekan tingkat pencemaran udara di wilayah industri.
Hal menarik lainnya yang disoroti Hamdi adalah urgensi modernisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar). Sebagai kota besar dengan risiko industri tinggi, Gresik membutuhkan armada yang lebih siap dan modern.
“Selama ini armada Damkar minim anggaran dan kendaraannya relatif tua, sehingga waktu respons (response time) masih di kisaran 30-35 menit. Kita harus dorong agar bisa ditekan menjadi 15-20 menit melalui modernisasi alat, APD, hingga armada. Perlu ada kolaborasi kuat antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar di Gresik,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Hamdi berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah di tahun 2026 dapat berjalan lebih solid sehingga seluruh program pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.
“Mudah-mudahan ke depan pembangunan di Kabupaten Gresik benar-benar lebih maju dan bermanfaat bagi warga,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah