Jakarta - Pemerintah Kabupaten Gresik menorehkan prestasi nasional. Dipenghujung tahun 2025, Pemkab Gresik dinobatkan sebagai pemerintah kabupaten terbaik di Indonesia dalam pengelolaan kepegawaian. Penghargaan bergengsi BKN Award 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, pada Forum Rakornas Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman Jakarta, Rabu (19/11).
Ajang tahunan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara ini menjadi bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah yang dinilai berhasil mengimplementasikan manajemen ASN sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Tahun ini, penilaian difokuskan pada empat indikator utama: implementasi manajemen ASN, pengelolaan data dan sistem informasi, penerapan sistem merit dan manajemen talenta, serta kualitas layanan kepegawaian.
Sejumlah instansi pusat juga menerima penghargaan serupa, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk kategori lembaga, penerima penghargaan meliputi LKPP, LAN, dan BSSN.
Pemerintah daerah yang turut mendapatkan penghargaan antara lain Pemkot Tangerang, Pemkot Bogor, Pemkot Yogyakarta, serta Pemprov Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Gorontalo. Di kategori kabupaten, penghargaan diberikan kepada Pemkab Sleman, Pemkab Ngawi, dan Pemkab Gresik.
Kepala BKPSDM Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah berkontribusi. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat kinerja organisasi.
“Ini adalah kerja bersama, hasil kolaborasi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Gresik,” kata Agung.
Sementara itu, Kepala BKN, Zudan Arief menegaskan, BKN Award bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk pengakuan atas komitmen instansi pemerintah dalam membangun tata kelola kepegawaian yang modern dan akuntabel. Ajang yang telah digelar sejak 2015 dan konsisten mendorong percepatan perbaikan kualitas manajemen ASN di seluruh Indonesia.
"Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap terbentuknya birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis sistem merit sebagai fondasi menuju birokrasi kelas dunia," kata Zudan.
Zudan juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi substantif yang berdampak langsung pada kemudahan layanan publik. Ia mengingatkan bahwa dengan jumlah ASN lebih dari lima juta orang, Indonesia membutuhkan tata kelola kepegawaian yang kuat, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan.
Untuk mendukung agenda besar Asta Cita, BKN telah merilis sembilan kebijakan terbaru yang dinilai pro-karier ASN, mulai dari kemudahan pencantuman gelar akademik hingga percepatan proses kenaikan pangkat dan pengembangan manajemen talenta.
"Saat ini, BKN tengah memfokuskan upaya pada profiling ASN secara nasional, agar penempatan dan mobilitas talenta dilakukan lebih objektif dan berbasis data," ujarnya.
Selain itu, BKN juga memperkuat layanan kepegawaian melalui platform ASN Digital. Sistem terpadu ini dirancang sebagai satu data dan satu sistem nasional untuk seluruh instansi pemerintah, guna memastikan konsistensi data, efisiensi proses layanan, serta memudahkan mobilitas talenta di berbagai sektor strategis.
"Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kerja kolektif yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Desain reformasi harus terus bergerak maju mengikuti dinamika sosial dan teknologi. Dengan cara pandang yang adaptif, ASN diharapkan mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks," tegasnya.
Editor : Cak Fir