RADAR GRESIK - Meski dikenal sebagai daerah industri, angka pengangguran di Kabupaten Gresik masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Gresik mencapai 49.352 orang.
Tingginya angka tersebut didominasi oleh lulusan SMA sebanyak 32.801 orang, SMP 7.107 orang, dan sarjana (S1) 6.372 orang. Padahal, Gresik memiliki hampir 2.000 perusahaan yang tercatat dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), mulai dari skala kecil, menengah hingga besar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, mengungkapkan, salah satu penyebab masih tingginya tingkat pengangguran adalah karena tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“UMK Gresik termasuk yang tertinggi di Jawa Timur setelah Surabaya, yaitu Rp 4.874.133. Hal ini membuat persaingan kerja semakin ketat, bahkan banyak pencari kerja dari luar daerah masuk ke Gresik,” ujar Zainul, Minggu (8/6/2025).
Zainul menambahkan, meski banyaknya investasi masuk ke Gresik, sebagian besar perusahaan yang beroperasi bersifat padat modal, bukan padat karya. Artinya, kebutuhan tenaga kerja tidak sebanding dengan nilai investasinya.
“Perusahaan-perusahaan besar lebih memilih tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi. Otomatis, peluang kerja bagi masyarakat umum menjadi lebih sempit,” jelasnya.
Tak hanya industri, sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan sektor informal lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja. Namun, hal ini memerlukan pelatihan dan pengembangan keahlian khusus bagi masyarakat.
Sebagai upaya menekan angka pengangguran di Gresik, Disnaker telah menggelar sejumlah pelatihan keterampilan. Sepanjang tahun lalu, setidaknya terdapat 20 pelatihan dengan total 400 peserta.
“Kami akui, anggaran pemerintah daerah sangat terbatas untuk menjangkau puluhan ribu pengangguran. Maka dari itu, kami mengajak perusahaan untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan menggandeng pokir anggota DPRD,” ungkap Zainul.
Zainul mengimbau agar perusahaan aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi warga sekitar. Ia juga menegaskan bahwa setiap kegiatan pelatihan harus berkoordinasi dengan Disnaker agar data peserta bisa tercatat secara resmi.
“Tujuannya agar terukur berapa banyak warga yang telah mendapatkan pelatihan dan benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan industri di sekitar mereka,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah