Medan – Upaya percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus digencarkan Kementerian ATR/BPN. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara (Sumut), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 875 sertipikat tanah kepada berbagai pihak dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang bersama pemerintah daerah se-Sumut di Kantor Gubernur, Rabu (7/5).
“Hari ini kita rapat koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wakil bupati se-Sumut untuk membahas strategi percepatan sertipikasi tanah. Saat ini capaian masih 46 persen. Target kami, dalam empat tahun ke depan minimal 70 persen bidang tanah di Sumut harus sudah terdaftar dan tersertipikasi,” ujar Menteri Nusron.
Penyerahan sertipikat ini menjadi simbol konkret percepatan reforma agraria yang menjangkau berbagai sektor. Rinciannya meliputi 215 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Sumut, 314 sertipikat barang milik daerah kabupaten/kota, 64 sertipikat milik pemerintah desa, 18 sertipikat rumah ibadah (gereja), 1 sertipikat barang milik negara milik UIN Sumatera Utara, 61 sertipikat tanah wakaf.
Salah satu penerima sertipikat, Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Nurhayati, menyampaikan apresiasinya atas penyelamatan aset kampus yang selama ini belum memiliki kejelasan hukum.
“Alhamdulillah, aset tanah kampus kami di Serdang Bedagai kini resmi dan sah secara hukum. Ini wujud nyata dari kerja keras tim ATR/BPN yang luar biasa,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerahnya, sebagai upaya memperkuat sinergi percepatan sertifikasi aset di daerah.
Menteri ATR/BPN turut didampingi Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, Kakanwil BPN Sumut Sri Pranoto, serta Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Litigasi M. Robi Rismansyah. Hadir pula Gubernur Sumut Bobby Nasution, jajaran Forkopimda, dan para kepala daerah se-Sumut.
Editor : Cak Fir