Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang digelar di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/4).
“Program pemerintah apapun, kita dukung. Begitu data masuk, kita bisa proses cepat. Ambil tanah yang memungkinkan, gunakan yang sesuai kebutuhan, dan langsung siapkan sertifikat untuk Sekolah Rakyat,” tegas Menteri Nusron.
Ia juga menekankan agar eksekusi berjalan cepat dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
“Jangan ganggu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Semua harus sesuai peruntukan, status hak harus jelas, baik itu HGB, HPL, atau bentuk lainnya. Jangan sampai aset tumpang tindih. Kalau tanah milik Kemensos tapi bangunan punya pihak lain, itu sumber konflik,” ujarnya kepada Mensos.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan dokumen laporan progres pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menyebut sebagian besar usulan lokasi pembangunan berasal dari pemda provinsi dan kabupaten/kota, namun masih banyak lahan yang belum bersertifikat.
"Kami berharap ini jadi perhatian serius. Presiden menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dimulai Juli 2025, dengan syarat lahannya clean and clear,” kata Saifullah Yusuf.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan target awal pembangunan 200 sekolah, meliputi jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fokusnya: membuka akses pendidikan yang inklusif dan merata.
Editor : Cak Fir