Gresik – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik melakukan langkah efisiensi besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah tidak menggelar acara seremonial Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti tahun-tahun sebelumnya.
Keputusan ini berhasil menghemat anggaran lebih dari Rp 500 juta dan menjadi bagian dari kebijakan efisiensi yang sudah mulai diterapkan sejak triwulan III/2024 atau jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran.
Alih-alih menggelar acara besar, Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya, memilih untuk menyerahkan penghargaan secara sederhana dalam momen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kantor kecamatan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari para kepala desa. Selain lebih efisien, cara ini juga mendekatkan pemerintah daerah dengan aparatur desa.
“Dulu kami harus ke kota untuk acara seremonial yang kadang terasa formal dan kurang efektif. Sekarang, penghargaan diberikan langsung di kecamatan kami, lebih dekat dan personal,” ujar Rojikin, Lurah Sukodono Kecamatan Gresik.
Tidak hanya memangkas anggaran seremoni, kebijakan efisiensi yang diterapkan BPPKAD Gresik juga membawa dampak signifikan pada kondisi keuangan daerah. Dengan berbagai strategi yang dilakukan, Gresik berhasil keluar dari defisit anggaran, bahkan menutup APBD 2024 dalam kondisi surplus.
Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya menjelaskan bahwa pencapaian ini bukan hasil dari pemotongan anggaran semata, tetapi juga berkat pola pengelolaan yang lebih terarah melalui program prioritas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memiliki manfaat maksimal bagi masyarakat. Tidak ada lagi anggaran yang dipakai untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung,” katanya.
Strategi ini selaras dengan semangat efisiensi yang belakangan ditekankan oleh pemerintah pusat. Bahkan, kebijakan BPPKAD Gresik mendahului arahan dari Inpres I/2025 yang baru dikeluarkan oleh Presiden Prabowo terkait penghematan anggaran.
Dengan pendekatan ini, Andhy berharap bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien dan tepat sasaran sehingg menghasilkan dampak nyata, baik dari segi keuangan maupun pelayanan publik.
Editor : Cak Fir