RADAR GRESIK - Polemik truk langgar aturan terus menjadi atensi kalangan DPRD Kabupaten Gresik. Komisi III kembali memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik membahas langkah yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan hasil rapat tersebut diputuskan 7 langkah taktis yang harus segera dilaksanakan Dishub.
"Pertama harus memasang rambu larangan melintas yang lebih besar. Sehingga tidak ada alasan sopir tidak tahu," ujarnya.
Kemudian, melalukan kajian pemasangan patok kembali di jalan-jalan kelas III milik pemerintah daerah (pemda).
"Misalnya, di Balongpanggang dan Cerme. Dulu ada patoknya. Kenapa sekarang dicabut," kata dia.
Selanjutnya, mengkaji rencana aktivasi Jalan Harun Thohir kembali jadi jalan angkutan barang. "Kami minta dikaji dan disosialisasikan. Agar tidak jadi polemik," tegasnya.
Pihaknya juga meminta agar keberadaan CCTV di jalan-jalan agar dilakukan perbaikan serta dirawat. "Saat ini ada 29 titik CCTV. Tapi hanya tiga unit yang berfungsi," kata dia.
Menurut dia, Dishub juga harus mengimbau secara rutin agar kendaraan angkutan barang memasang penutup.
"Kami juga minta agar ada penambahan rambu lalu lintas di lokasi-lokasi rawan kecelakaan," ungkapnya.
Terakhir, pihaknya meminta agar forum lalu lintas angkutan jalan kembali dihidupkan. Sehingga, penanganan setiap persoalan bisa lebih cepat dilakukan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Gresik Khusaini mengatakan memastikan bakal menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi III.
"Kami siap menjalankan seluruh rekomendasi ini. Sehingga persoalan ini bisa segera terselesaikan," pungkasnya. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq