RADAR GRESIK - Maraknya truk yang melintas di jalanan Kota Gresik terus menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satu solusi yang tengah diwacanakan adalah mengaktifkan kembali Jalan Harun Thohir sebagai jalur angkutan barang.
Wacana ini mencuat dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Gresik, perusahaan, Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Satlantas Polres Gresik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, mengonfirmasi adanya usulan tersebut. Menurutnya, wacana ini muncul untuk mengurangi beban lalu lintas akibat banyaknya truk yang melintas di pusat kota.
“Ada masukan untuk kembali mengaktifkan Jalan Harun Thohir sebagai jalur angkutan barang seperti sebelum jalan tersebut diperbaiki dan diportal pada 2018 silam,” jelasnya.
Terkait wacana ini, pihaknya menilai perlu dilakukan kajian menyeluruh. Hal ini bertujuan memastikan kelayakan Jalan Harun Thohir untuk kembali menjadi jalur angkutan barang.
Salah satu yang perlu dipastikan adalah keamanannya jika dilalui truk bermuatan berat. Selain itu, dampak terhadap lingkungan dan warga sekitar juga perlu diperhatikan.
“Kami meminta Dishub Gresik melakukan kajian lebih mendalam. Apakah Jalan Harun Thohir masih layak dilalui truk angkutan barang seperti dulu,” tegasnya.
Dikatakan, Komisi III DPRD Gresik akan mengagendakan rapat lanjutan. Rapat lanjutan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk masalah ini.
"Dengan koordinasi yang baik antar instansi, diharapkan mampu mengatasi persoalan truk di Kota Gresik tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Derie Fradesca mengatakan, pengaktifan kembali Jalan Harun Thohir memerlukan pertimbangan yang komprehensif terkait arus lalu lintas dan kualitas infrastruktur jalan. “Harus dilihat lebih dulu, bagaimana kondisi arus lalu lintas dan kualitas jalannya,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dishub Gresik menyatakan bahwa pemasangan portal di Jalan Harun Thohir merupakan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Oleh karena itu, koordinasi antar instansi diperlukan untuk memastikan rencana ini dapat berjalan dengan baik.
Langkah ini penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Kami akan berkoordinasi dengan DPU dan pihak-pihak lain terkait wacana ini. Kajian teknis juga akan dilakukan untuk menilai kelayakannya,” ungkapnya. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq