Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyepakati pemanfaatan 564.957 hektare tanah telantar untuk mendukung program transmigrasi nasional. Kesepakatan ini diumumkan dalam pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11).
“Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Nusron Wahid.
Menurut data Kementerian ATR/BPN, tanah telantar seluas 564.957 hektare tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk wilayah Papua yang menjadi salah satu fokus pengembangan transmigrasi.
Nusron menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara,” lanjut Nusron.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan bahwa lahan yang jelas dan terorganisasi menjadi kunci keberhasilan program transmigrasi. Ia menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk mengembangkan kawasan bernilai tambah ekonomi.
“Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk bangsa dan negara,” ujar M. Iftitah.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa program transmigrasi masih relevan dalam mengatasi ketimpangan wilayah. Pada 2023, transmigrasi berhasil memindahkan lebih dari 15.000 keluarga ke daerah tujuan baru, menciptakan lahan produktif hingga 50.000 hektare dengan kontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 persen.
Editor : Cak Fir