Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Dalam rapat koordinasi di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11), Nusron meminta dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY).
“Proses PKKPR masih lambat karena keterbatasan peta. Untuk mempercepat investasi, perlu koordinasi dari Kemenko agar kewenangan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan ditingkatkan dalam mereview PKKPR,” ujar Nusron.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah. Nusron menyarankan setiap Kantor Pertanahan memiliki minimal tiga orang ahli tata ruang untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi ketergantungan pada pusat.
Langkah ini sejalan dengan revisi Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Teknis dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian ATR/BPN yang telah mendapat persetujuan dari Menteri PAN-RB.
Menko AHY mendukung usulan ini dan menekankan pentingnya integrasi tata ruang dalam pembangunan infrastruktur.
“Pengelolaan tata ruang harus sinkron, mencakup darat, laut, udara, hingga bawah tanah. Integrasi ini kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tegas AHY.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, dan jajaran terkait. Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap percepatan PKKPR dapat mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur nasional.
Editor : Cak Fir