RADAR GRESIK-- Komisi III DPRD Gresik bakal mengawal janji pemerintah terkait pembayaran utang proyek 2023 pada Februari. Rencananya, awal Februari mereka akan melakukan evaluasi progres pendapatan yang telah masuk. Pasalnya, banyak kontraktor yang menjerit karena proyeknya belum juga dibayar.
"Kemarin memang belum kami rinci berapa pendapatan yang telah masuk," ujar Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Menurut dia, evaluasi pendapatan sepanjang Januari akan dilakukan pada awal Februari mendatang. Kemudian, akan dilakukan ploting utang proyek 2023 yang akan dibayarkan. "Jajaran BPPKAD Gresik masih berproses. Kita tunggu hingga akhir Januari," ungkap Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Dalam pertemuan bersama BPPKAD, Dinas CKPKP dan Dinas PU beberapa waktu lalu, utang proyek 2023 akan diselesaikan pada Februari mendatang. Mereka memastikan pendapatan cukup. "Pemkab optimis Februari tuntas. Kecuali untuk Bantuan Keuangan Desa (BK)," terang Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Ia merinci, utang pekerjaan tahun 2023 yakni Proyek Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) sebesar Rp 38 milir dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 142 miliar.
Kemudian, khusus untuk Bantuan Keuangan (BK) Desa dari total Rp 136 miliar baru terbayar Rp 103 miliar. Jadi masih ada Rp 33 miliar yang belum terbayar. "Pembayarannya menunggu hasil konsultasi dengan BPK dan BPKP," kata nggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Sementara itu, salah satu kontraktor Hasan mengaku bersyukur DPRD Gresik mengawal pembayaran proyek yang sudah dikerjakan selama 2023 lalu. "Semoga segera dibayar," ungkap Hasan. (rof/han)
Editor : Hany Akasah