RADAR GRESIK — Fraksi Partai Gerindra DPRD Gresik menyoroti sejumlah persoalan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.
Catatan tersebut mencakup koreksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD), defisit anggaran Rp445,07 miliar, hingga porsi belanja infrastruktur pelayanan publik yang masih di bawah ketentuan minimal 40 persen.
Pandangan akhir Fraksi Gerindra disampaikan anggota DPRD Gresik, Ricke Mayumi, dalam rapat paripurna DPRD Gresik.
Baca Juga: Perkuat Pendidikan Inklusif, Bank Jatim Dukung Pemkab Gresik Gas Nobar Film Istimewa
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Gerindra akhirnya menerima dan menyetujui Raperda P-APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Ricke mengatakan, target PAD 2026 mengalami koreksi dari Rp1,621 triliun menjadi Rp1,580 triliun. Karena itu, Pemkab Gresik didorong memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemutakhiran data objek pajak dan retribusi, serta peningkatan pengawasan terhadap sejumlah sektor pendapatan.
Baca Juga: Beri Masukan, DPRD Gresik Minta Pemkab Genjot Kinerja OPD dan Optimalkan Potensi PAD
“Sejumlah sumber pendapatan turut disorot, seperti retribusi pasar, retribusi tenaga kerja asing (TKA), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), parkir, retribusi laboratorium lingkungan, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dan persampahan,” kata Ricke.
Selain pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja daerah yang dalam P-APBD 2026 meningkat menjadi Rp3,606 triliun. Angka tersebut naik dari pagu APBD 2026 sebesar Rp3,329 triliun.
Kenaikan belanja tersebut diminta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Fraksi Gerindra juga mendorong efisiensi belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan dampak langsung.
Baca Juga: lewat Drama Adu Penalti, SMA Negeri 1 Manyar Gresik Lolos Semifinal Bahlil Mini Soccer
Di sisi lain, porsi belanja modal dan infrastruktur pelayanan publik disebut masih berada di angka 36,15 persen. Fraksi Gerindra mendorong peningkatan porsi tersebut hingga memenuhi ketentuan minimal 40 persen secara bertahap, paling lambat pada 2027.
Persoalan lain yang disoroti adalah defisit anggaran sebesar Rp445,07 miliar dan skema SILPA by design senilai Rp106,59 miliar. Ricke mengingatkan agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tidak berulang kali digunakan untuk menutup ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Pemerintah daerah harus terus memperkuat basis pendapatan dan melakukan efisiensi belanja secara berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga: Beri Masukan, DPRD Gresik Minta Pemkab Genjot Kinerja OPD dan Optimalkan Potensi PAD
Ricke juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah maupun berpotensi mengalami keterlambatan pelaksanaan program.
Selain persoalan anggaran, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan sektoral. Di antaranya percepatan penanganan banjir tengah kota, perbaikan jalan poros desa, optimalisasi pendapatan parkir, pengawasan industri dan sampah, percepatan pengadaan penerangan jalan umum (PJU), serta peningkatan respons pemadam kebakaran.
Baca Juga: Atlet Disabilitas Gresik Borong 15 Medali, Raih Juara Umum III Keparprov Jatim 2026
Di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra meminta rehabilitasi puskesmas memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan. Fraksi juga mendorong RSUD Ibnu Sina mengawal klaim BPJS yang tertunda dan mengoptimalkan pengelolaan piutang.
Sementara itu, pemenuhan tenaga dokter spesialis di RSUD Gresik Sehati turut menjadi perhatian. Pada sektor sosial, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya transparansi hibah, perlindungan beasiswa, serta penambahan dukungan bagi penyandang disabilitas.
Ricke menegaskan, berbagai catatan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik