RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendorong penanganan akses air minum dan sanitasi dilakukan secara lebih terarah melalui pendekatan kolaborasi terpadu.
Strategi berbasis satu peta (one map), satu data, dan satu intervensi dinilai menjadi kunci utama guna memastikan pemerataan infrastruktur dasar di seluruh kawasan perkotaan, industri, hingga pesisir.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman saat menghadiri Stakeholder Forum dan Sharing Session 2 Program Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak yang digelar Cempaka Foundation di Hotel Aston Gresik, Kamis (10/9/2026).
Baca Juga: Pameran Umrah dan Haji Fest 2026 Resmi Dibuka di Gressmall, Dorong Layanan Prima hingga Potensi PAD
Forum bertajuk “Merangkai Kolaborasi, Menuju Kabupaten Gresik Layak Air Bersih dan Sanitasi” tersebut mempertemukan jajaran pemerintah daerah, perwakilan perusahaan, Forum CSR, serta organisasi masyarakat sipil yang konsen pada isu lingkungan dan kesehatan.
Sekda Washil menyampaikan, keterbatasan anggaran daerah tidak membatasi Pemkab Gresik untuk menuntaskan masalah infrastruktur dasar masyarakat.
Menurutnya, potensi dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau CSR dari berbagai industri di Gresik dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan intervensi mendesak.
Baca Juga: Diduga Mengalami Pecah Ban, Pikap Berpenumpang Empat Orang Terguling di Tol Kebomas Gresik
"Anggaran pemerintah daerah tidak mungkin menyelesaikan semuanya sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi penting, terutama dengan perusahaan melalui program CSR, untuk mempercepat penuntasan persoalan air bersih dan sanitasi," ujar Sekda Washil.
Washil menekankan, pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi tidak berhenti pada fisik semata, melainkan juga harus memastikan keberlanjutan layanan, kualitas air, serta perubahan perilaku masyarakat.
Akses sanitasi yang buruk berdampak langsung pada derajat kesehatan, risiko stunting, tingkat kemiskinan, hingga produktivitas warga.
Baca Juga: Tembus Final KKI 2026 di Bengkalis, Tim Robot Bawah Air UMG Dilepas Wakil Bupati Gresik
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik, capaian akses sanitasi aman pada 2025 baru menyentuh 2,69 persen dari 11.787 rumah tangga, dari target RPJMD 2025–2029 sebesar 23,41 persen. Sementara untuk sektor air minum, realisasi baru mencapai 45,07 persen dari target 78,81 persen.
"Sanitasi aman ini penting untuk kita kolaborasikan bersama. Begitu juga dengan air minum. Masih ada deviasi yang harus kita maksimalkan. Harapannya ada data yang bisa disatukan, kemudian ada skala prioritas yang bisa kita tangani bersama, dan implementasinya dikawal hingga tahap pengawasan," imbuhnya.
Washil juga membeberkan pentingnya edukasi publik. Pembangunan IPAL komunal di Gresik sempat diwarnai penolakan warga sebelum akhirnya dapat diterima setelah diberikan pemahaman mengenai dampak buruk sanitasi yang tidak mengalir secara aman.
Baca Juga: Tembus Final KKI 2026 di Bengkalis, Tim Robot Bawah Air UMG Dilepas Wakil Bupati Gresik
Pada kesempatan yang sama, Direktur Cempaka Foundation Sarifudin Lathif memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi program penanganan air bersih dan sanitasi di wilayah Manyar, Bungah, serta kawasan perkotaan Gresik sejak 2021.
Salah satu bentuk inovasi yang berhasil diterapkan adalah model master meter di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, yang memberi ruang bagi kelompok lokal mengelola pasokan air mandiri.
"Masalah yang kita hadapi bukan hanya ketersediaan sumber air, melainkan juga keberadaan infrastruktur jaringan pipanya. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat dan memperkuat posisi penting Kabupaten Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi secara berkelanjutan," tandas Sarifudin. (han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik