RADAR GRESIK – Kebutuhan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Gresik dinilai masih jauh dari kata ideal. Persoalan minimnya lampu penerangan jalan tersebut menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kabupaten Gresik dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik, Abdullah Hamdi, menyampaikan bahwa penyediaan PJU telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak seiring dengan masifnya pembangunan dan peningkatan akses jalan antarwilayah.
"PJU itu menjadi sangat urgen ketika akses konektivitas jalan semakin baik. Keberadaan penerangan jalan berfungsi langsung untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi potensi kerawanan kejahatan pada malam hari," ujar Hamdi, Kamis (13/8).
Namun, dalam pembahasan KUPA dan PPAS kali ini, pengadaan PJU yang sanggup direalisasikan oleh pemerintah daerah baru sekitar 190 titik. Angka tersebut dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan total estimasi kebutuhan PJU di seluruh wilayah Kabupaten Gresik yang mencapai 3.700 hingga 4.000 titik.
Hamdi menjelaskan, sebaran 190 titik PJU baru tersebut rencananya akan dialokasikan di sejumlah kecamatan, baik di wilayah utara maupun selatan Gresik. Kendati demikian, Komisi III sejatinya sempat mendorong penambahan alokasi anggaran PJU yang lebih besar, namun terkendala oleh mepetnya waktu pelaksanaan.
"Kami kemarin ingin menambah anggaran untuk PJU. Namun karena keterbatasan waktu proses lelang, pengerjaan, dan kesiapan teknis lainnya, akhirnya bertahan di angka itu dulu. Nanti tahun depan akan kembali kita dorong alokasinya melalui APBD murni agar targetnya bisa 500 titik atau lebih per tahun," jelasnya.
Selain masalah PJU, rapat kerja bersama OPD tersebut juga mengulas percepatan infrastruktur Jalan Poros Desa (JPD) dengan dukungan anggaran mencapai Rp 77 miliar. Anggaran jumbo tersebut diarahkan untuk menyelesaikan perbaikan jalan poros di 24 hingga 30 titik lokasi.
Hamdi menyebutkan bahwa titik fokus pembangunan JPD kali ini menyasar wilayah Gresik Selatan, khususnya di Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, dan Kedamean.
"Fokus di wilayah selatan ini sangat beralasan karena banyak ruas jalan di sana yang mengalami kerusakan parah akibat dampak luapan banjir, sehingga kondisinya belum mantap dan harus segera kita kejar perbaikannya," tegas Hamdi.
Baca Juga: Nakhoda Baru Rutan Kelas IIB Gresik, Dhimas Isdwiyono Resmi Gantikan Eko Widiatmoko
Kendati demikian, ia mengingatkan agar Pemkab Gresik tetap menjaga prinsip pemerataan pembangunan di seluruh kawasan.
"Sebagai wakil rakyat, tentu kami tidak hanya memikirkan wilayah selatan saja. Pemerataan pembangunan untuk kawasan utara, tengah, dan selatan tetap harus menjadi perhatian utama sesuai tingkat kebutuhan masing-masing wilayah," pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik