RADAR GRESIK – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom., M.IP., mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) untuk memperkuat strategi pengembangan ekonomi kreatif nasional.
Secara khusus, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Timur ini meminta pemerintah menggeser fokus yang selama ini masih didominasi oleh ekspor produk fisik menuju komoditas yang berbasis Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) serta kebudayaan.
Hal tersebut disampaikannya secara langsung dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Nila menyoroti paparan kementerian yang dinilai masih bertumpu pada kuantitas penjualan barang kreatif ke luar negeri.
Baca Juga: Pendidikan Politik PAC PDI Perjuangan se-Gresik, Nila Yani Tekankan Konsep Servant Leadership
“Dari paparan yang disampaikan, saya melihat orientasi kementerian saat ini masih cukup kuat pada peningkatan ekspor produk. Tentu ini baik. Namun, kalau kita melihat tren ekonomi kreatif global, negara-negara yang paling berhasil justru tidak fokus pada penjualan produknya, melainkan menjual intellectual property dan budayanya,” ujar Nila.
Politisi muda PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, dominasi ekspor ekonomi kreatif Indonesia saat ini memang masih dikuasai oleh tiga subsektor utama, yakni fesyen, kriya (kerajinan tangan), dan kuliner.
Menurutnya, capaian tersebut harus dijadikan batu loncatan atau momentum untuk mulai melakukan transformasi ke arah industri berbasis IP yang memiliki nilai tambah (value added) jauh lebih besar.
“Saya tidak mengatakan dominasi fesyen, kriya, dan kuliner itu salah. Tetapi pertanyaannya, apakah Indonesia ingin terus menjadi eksportir produk kreatif saja, atau mau mulai bertransformasi menjadi eksportir kekayaan intelektual dan budaya?” tegas Nila.
Lebih lanjut, Nila membeberkan bahwa kekuatan utama dari industri berbasis IP terletak pada kemampuannya dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan (sustainable). Keuntungan finansialnya dinilai dapat terus berkembang melalui berbagai skema pemanfaatan komersial jangka panjang.
“Kalau kita mengekspor produk fisik, nilai ekonominya akan langsung berhenti begitu transaksi barang selesai. Tetapi ketika kita berhasil membangun dan membesarkan sebuah IP, nilai ekonominya bisa terus beranak-pinak menjadi lisensi, merchandise, film, serial, game, kolaborasi brand internasional, dan berbagai turunan ekonomi lainnya dalam jangka waktu bertahun-tahun,” urainya secara rinci.
Indonesia sebenarnya memiliki modal kebudayaan yang sangat masif dan kaya untuk menjadi salah satu raksasa ekonomi kreatif dunia. Sayangnya, Nila menilai potensi tersebut sejauh ini belum dikonversi secara maksimal menjadi aset ekonomi yang kompetitif di pasar global.
“Indonesia memiliki modal kekayaan budaya yang luar biasa besar. Namun, sebagian besar masih berhenti sebagai warisan budaya (heritage), belum bisa menjadi aset ekonomi global. Karena itu, saya ingin mengetahui apakah kementerian memiliki roadmap yang jelas untuk mendorong transformasi dari ekspor berbasis produk menuju ekspor berbasis IP dan budaya ini,” pungkasnya.
Melalui interupsi tersebut, Nila berharap Kementerian Ekonomi Kreatif dapat segera merumuskan peta jalan yang terukur untuk memperkuat ekosistem IP nasional.
Baca Juga: DPR RI Nila Yani Hardiyanti, Kartini Muda Pembela Ekonomi Kerakyatan di Parlemen
Dengan begitu, kekayaan tradisi dan budaya nusantara tidak sekadar terlindungi sebagai sejarah bangsa, melainkan mampu diaktivasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang menjanjikan bagi masa depan Indonesia. (han)
Editor : Hany Akasah