RADAR GRESIK – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Gresik, Agung Endro Utomo, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait mencuatnya kasus penipuan Surat Keputusan (SK) ASN palsu.
Agung membantah keras tudingan yang menyebut dirinya terlibat atau memiliki kedekatan dengan pelaku.
Namanya sempat dikaitkan dengan AT, seorang mantan ASN Pemkab Gresik yang diduga kuat sebagai dalang di balik pemalsuan dokumen negara tersebut. Bantahan ini disampaikan Agung usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPRD Gresik, Inspektorat, dan bagian Hukum Pemkab Gresik.
Menanggapi tudingan yang berkembang, Agung menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berpolemik lebih jauh di media dan memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Monggo orang ber-statement seperti itu, yang jelas kita sudah menyerahkan semua ke aparat penegak hukum. Nanti aparat penegak hukum yang mengetahui sampai sejauh mana,” ujar Agung singkat.
Ia juga menambahkan bahwa BKPSDM menghargai langkah para korban yang datang mengadu. Informasi dari para korban tersebut akan dijadikan pedoman internal bagi instansinya dalam memetakan masalah ini.
Baca Juga: Skandal SK ASN Palsu: Pegawai Dinas PMD Gresik Ungkap Alasan Korban Tergiur Janji Tersangka
Salah satu poin krusial yang dibantah oleh Agung adalah hubungannya dengan AT. Sebelumnya, seorang ASN aktif di Dinas PMD bernama Agus Priyono—yang mengaku sebagai korban—menyebut bahwa dirinya yakin menyetorkan uang karena melihat kedekatan antara Agung dan AT. Namun, hal ini ditepis langsung oleh Kepala BKPSDM tersebut.
"Tidak tahu (AT)," tegas Agung singkat saat disinggung mengenai sosok terduga pelaku.
Di sisi lain, Agus Priyono yang merupakan ASN asal Lamongan, membeberkan alasan mengapa ia bisa terperangkap dalam skema penipuan ini. Ia mengaku tergiur tawaran AT karena percaya ada "orang dalam" di lingkungan BKPSDM.
Baca Juga: Skandal SK ASN Palsu Gresik, Komisi I DPRD Minta Polisi Bongkar Jaringan Sampai Akar
Agus bahkan membawa anak dan tiga saudaranya untuk menjadi abdi negara melalui jalur ilegal tersebut dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
"Karena saya tahu Pak Agung BKPSDM dekat dengan Pak Anton (AT). Ada bukti chat Pak Anton dengan Pak Agung, benar atau tidaknya biar nanti dibuktikan," ungkap Agus.
Demi meloloskan anggota keluarganya tanpa tes, Agus mengaku melakukan pembayaran secara bertahap. "Bayarnya transfer, tidak langsung jadi dicicil. Masing-masing itu Rp125 juta per orang," pungkasnya.
Baca Juga: Wabup Gresik Tegaskan Kasus SK ASN Palsu Masuk Ranah Kriminal, Tak Ada Toleransi Bagi Pelaku
Kasus ini kini tengah menjadi perhatian serius DPRD Gresik dan aparat penegak hukum guna mengungkap jaringan pemalsuan dokumen negara di lingkungan pemerintahan setempat. (jar/han)
Editor : Hany Akasah