RADAR GRESIK – Gelombang aspirasi masyarakat membanjiri agenda Reses (Serap Aspirasi) yang digelar Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Minggu (15/2).
Sejumlah persoalan krusial mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan menjadi catatan merah bagi Pemerintah Kabupaten Gresik.
Kegiatan ini dihadiri lintas elemen, mulai dari aparatur desa, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan (NU, Fatayat, Muslimat, Ansor), para guru, LP Ma'arif, DMI, hingga pegiat sosial dan pemuda se-Kecamatan Menganti.
Persoalan banjir dan kemacetan menjadi topik paling hangat. Warga mengeluhkan titik-titik langganan banjir seperti wilayah Boboh, Bringkang, hingga Pasar Menganti yang kerap melumpuhkan aktivitas.
Bahkan, akses jalan kabupaten dari Boboh menuju Indrosari dan Benowo sering terputus saat intensitas hujan tinggi.
“Masih banyak jalan poros desa maupun jalan lingkungan yang rusak dan butuh perhatian serius. Konektivitas jalan Bringkang menuju Lakarsantri juga harus segera dituntaskan agar mobilitas warga lancar,” tegas Abdullah Hamdi.
Selain jalan, pemerintah desa juga menagih dukungan Pemkab untuk pengembangan Wisata Lontar Sewu di Indrosari yang dinilai belum mendapatkan bantuan maksimal, serta usulan prioritas pembangunan Polindes.
Di sektor pendidikan, muncul keluhan mengenai ketimpangan pendapatan. Para guru swasta menyoroti kesenjangan pendapatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pegawai MBG.
Warga berharap bantuan melalui Pokok Pikiran (Pokir) dewan bisa lebih menyasar sekolah-sekolah swasta dan tempat ibadah secara berkelanjutan.
“Ada aspirasi kuat mengenai kesejahteraan guru swasta. Selain itu, pemuda juga membutuhkan pelatihan keterampilan sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan mengantisipasi persoalan sosial di tengah lonjakan penduduk Menganti yang kian padat,” tambah politisi PKB tersebut.
Melihat banyaknya persoalan yang belum tuntas, Hamdi mengingatkan Pemkab Gresik untuk memiliki komitmen tinggi dalam merealisasikan rencana pembangunan.
Ia memprediksi Menganti akan mengalami lonjakan penduduk, sehingga jika infrastruktur dan pendidikan tidak siap, hal ini bisa memicu kenaikan angka kriminalitas.
“Masyarakat tentu akan menagih janji pembangunan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan persoalan dasar ini secara konkret,” tegasnya.
Hasil reses ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rapat paripurna DPRD Gresik untuk didorong menjadi program kerja prioritas pemerintah daerah. (jar/han)
Editor : Hany Akasah