Manyar – Tekanan publik dan ancaman aksi massa akhirnya memaksa PT Cemindo Gemilang Gresik mengalah. Tiga warga Desa Manyarsidomukti, Kecamatan Manyar, yang sebelumnya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dipastikan bisa kembali bekerja setelah perusahaan menghadapi desakan dari warga dan serikat buruh.
Sebelumnya, Forum Manyar Gempar yang diinisiatori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pribumi Manyar bersama elemen serikat buruh telah bersiap menggelar aksi unjuk rasa buntut dari keputusan sepihak yang dinilai tidak manusiawi dan sarat ketidakadilan. Aksi itu sempat tertunda karena adanya upaya mediasi yang digagas oleh Kepala Desa Manyarsidomukti.
Namun mediasi berlangsung panas dan sempat menemui jalan buntu karena pihak perusahaan enggan mengambil sikap. Baru setelah tekanan meningkat dan massa menyatakan siap turun ke jalan, manajemen PT Cemindo akhirnya luluh dan menyatakan bersedia mempekerjakan kembali para korban PHK.
Pertemuan antara perwakilan warga dan pihak perusahaan turut disaksikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik dan unsur Muspika Manyar.
"Alhamdulillah, kami sudah berkoordinasi. Mereka bisa kembali bekerja di lingkungan PT Cemindo melalui perusahaan outsourcing yang membawahi," ujar Head of HRD PT Cemindo Gemilang, Harso.
Harso mengakui, PHK dilakukan atas dasar instruksi dari manajemen pusat yang tengah melakukan efisiensi tenaga kerja. Ia menambahkan, kondisi perusahaan saat ini disebut tidak sedang baik-baik saja.
Fajar Rubianto, perwakilan warga dan massa aksi, menyebut kembalinya pekerja hanyalah sebagian dari persoalan utama. Menurutnya, ada pola relasi industrial yang timpang dan kecenderungan arogansi perusahaan terhadap pekerja lokal.
"Kalau tidak ada tekanan massa, mereka tidak akan pernah peduli. Ini harus jadi peringatan keras bagi seluruh perusahaan di Manyar, jangan anggap remeh kekuatan rakyat," tegas Fajar.
Ia menambahkan bahwa gerakan ini bukan semata soal tiga orang, tapi soal harga diri pekerja lokal dan bentuk perlawanan terhadap praktik ketenagakerjaan yang cenderung eksploitatif.
"Jika perusahaan mengalami kesulitan finansial, mengapa tidak diawali dengan dialog terbuka bersama pekerja dan pemerintah desa? Mengapa baru setelah diancam demonstrasi, solusi baru muncul?," tandasnya. (yud/fir)
Editor : Cak Fir