“Kasusnya terus kita tangani. Ini masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Negeri (Kajari) Gresik Nana Riana.
Menurut dia, proses hukum kasus ini akan diselesaikan secara profesional. Kendati laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI untuk APBD Gresik tahun 2022 mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP). Termasuk juga tidak terpengaruh dengan mulainya masa tahun politik.
“Kami bekerja profesional. Tidak ada pengaruh dengan tahun politik,”jelasnya.
Baca Juga : Dugaan Penyelewangan Hibah UMKM, Kejari Gresik Periksa 14 Orang
Baca Juga :DPRD Gresik Minta Penyaluran Hibah UMKM 2023 Diperbaiki
Informasi yang dihimpun, Kejari Gresik juga sudah turun ke desa-desa untuk mengumpulkan data kepada para penerima hibah UMKM tersebut. Termasuk, menyandingkan antara proposal permohonan hibah dengan realisasi barang yang diterima dari para penyedia melalui e-katalog lokal.
Sebelumnya, Kejari Gresik telah melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) penyaluran dana hibah untuk UMKM yang disalurkan melalui e-katalog tahun anggaran 2022 sebesar 19 milyar yang diserap Rp 17 miliar untuk 782 pelaku UMKM di Kabupaten Gresik. (rof) Editor : Hany Akasah