GRESIK – Penyaluran hibah UMKM tahun 2022 sempat menuai polemik. Kondisi ini mendapat perhatian kalangan DPRD Gresik. Wakil rakyat meminta agar proses penyaluran hibah tersebut diperbaiki. Mulai prosesnya harus lebih awal hingga ketersediaan barang di katalog lokal harus ditingkatkan.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan seperti pengalaman tahun 2022, usulan bantuan kepada kelompok harus berbentuk barang, tidak lagi berbentuk uang. “Tahun kemarin banyak usulan jenis bantuan yang tidak bisa diakomodir karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan barang di e-katalog lokal,” ujarnya.
Kondisi e-katalog lokal daerah ini harus ditingkatkan, UMKM penyedia barang dan jasa harus lebih banyak yang masuk e-katalog sehingga barang yang tersedia di katalog daerah bisa lebih banyak dan variatif. “Sehingga, bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa sesuai dengan usulan,” terangnya.
Baca Juga :Â Dugaan Penyelewangan Hibah UMKM, Kejari Gresik Periksa 14 Orang
Ia menambahkan, kalau memang di katalog lokal tidak tersedia barangnya jangan dipaksakan. Harus mencari di katalog Jatim dan kalau masih tidak ada bisa di katalog nasional.
“Kalau barangnya di katalog lokal tidak sama dengan usulan jangan dipaksa beli. Pasti diprotes pengusul. Seperti tahun lalu,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana. Pihaknya meminta agar proses penyaluran dimulai sejak awal tahun anggaran. Sehingga jika terdapat kekurangan baik itu teknis maupun yang lainnya masih ada waktu untuk memperbaikinya. “Tidak seperti tahun lalu. Sudah di atas tanggal 20 Desember baru dipesankan,” ungkapnya. (rof)
GRESIK – Penyaluran hibah UMKM tahun 2022 sempat menuai polemik. Kondisi ini mendapat perhatian kalangan DPRD Gresik. Wakil rakyat meminta agar proses penyaluran hibah tersebut diperbaiki. Mulai prosesnya harus lebih awal hingga ketersediaan barang di katalog lokal harus ditingkatkan.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan seperti pengalaman tahun 2022, usulan bantuan kepada kelompok harus berbentuk barang, tidak lagi berbentuk uang. “Tahun kemarin banyak usulan jenis bantuan yang tidak bisa diakomodir karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan barang di e-katalog lokal,” ujarnya.
Kondisi e-katalog lokal daerah ini harus ditingkatkan, UMKM penyedia barang dan jasa harus lebih banyak yang masuk e-katalog sehingga barang yang tersedia di katalog daerah bisa lebih banyak dan variatif. “Sehingga, bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa sesuai dengan usulan,” terangnya.
Baca Juga :Â Dugaan Penyelewangan Hibah UMKM, Kejari Gresik Periksa 14 Orang
Ia menambahkan, kalau memang di katalog lokal tidak tersedia barangnya jangan dipaksakan. Harus mencari di katalog Jatim dan kalau masih tidak ada bisa di katalog nasional.
“Kalau barangnya di katalog lokal tidak sama dengan usulan jangan dipaksa beli. Pasti diprotes pengusul. Seperti tahun lalu,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana. Pihaknya meminta agar proses penyaluran dimulai sejak awal tahun anggaran. Sehingga jika terdapat kekurangan baik itu teknis maupun yang lainnya masih ada waktu untuk memperbaikinya. “Tidak seperti tahun lalu. Sudah di atas tanggal 20 Desember baru dipesankan,” ungkapnya. (rof)
