RADAR GRESIK - Kabupaten Gresik menjadi proyek percontohan (pilot project) tingkat nasional untuk program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kepastian ini menguat saat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Robben Rico, didampingi langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi yang direncanakan menjadi tempat Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik.
Kunjungan penting ini merupakan langkah konkret dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat yang bertujuan mulia untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas, inklusif, dan terjangkau.
Sasaran utama sekolah ini adalah warga Kabupaten Gresik yang terdata dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk program pendidikan gratis ini akan dibuka pada tahun ajaran 2025.
“Ini adalah amanat langsung dari Bapak Presiden. Sekolah Rakyat ini merupakan integrasi berbagai program unggulan, mulai dari makan gratis, pendidikan tanpa biaya, hingga fasilitas terbaik. Seluruh pendanaan akan ditanggung oleh negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran,” tegas Sekjen Kemensos RI, Robben Rico, saat peninjauan lokasi.
Pihaknya menjelaskan Sekolah Rakyat ini secara eksklusif diperuntukkan bagi siswa berdomisili di Gresik. “Kami mengimbau agar proses penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan ketentuan, yaitu khusus untuk warga yang termasuk dalam 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem (desil 1 dan 2). Tidak boleh ada praktik titip-menitip. Begitu pula dengan para guru, mereka harus melalui seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas pendidikan,” imbuhnya.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Gresik sebagai pilot project Sekolah Rakyat. Yani mengungkap sekolah ini akan mengadopsi sistem boarding school atau asrama dan diharapkan menjadi model pendidikan nasional.
Bupati Yani juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi, baik siswa maupun tenaga pengajar, agar program ini tepat sasaran.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Yani dan Sekjen Robben Rico melihat kondisi sarana dan prasarana UPT SMP Negeri 30 Gresik, termasuk tempat ibadah, ruang kelas, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya. “Hasil dari tinjauan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Bupati Yani.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan kunjungan ini adalah tindak lanjut dari proses Data Entry Seleksi (DES) oleh Kemensos RI.
“Dari 86 kabupaten/kota yang mengikuti DES di Jakarta, Gresik termasuk di dalamnya. Proposal dan dokumen kami telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini, kami sedang menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan,” jelasnya.
UPT SMP Negeri 30 Gresik akan menjadi cikal bakal Sekolah Rakyat di Gresik dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas maksimal 25 siswa per rombel pada tahun ajaran 2025.
“Syarat mutlak untuk menjadi siswa adalah warga Kabupaten Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Gresik juga telah menyiapkan lahan strategis di Raci Tengah untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026. “Kami berharap hasil survei ini membawa kabar baik bagi Pak Sekjen, sehingga dapat segera dilaporkan kepada Ibu Menteri Sosial dan Bapak Presiden. Gresik sangat siap menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota embrio Sekolah Rakyat di Indonesia,” tambah Ummi Khoiroh penuh harap.(han)
Editor : Hany Akasah