Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum atas tanah. Fokus utama pemerintah adalah memastikan pengelolaan tanah tepat sasaran, merata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
"Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan," ujar Wamen Ossy di Jakarta, Rabu (13/8).
Hingga Juli 2025, pendaftaran tanah telah mencapai 122,7 juta bidang dari target nasional 126 juta bidang. Menurut Wamen Ossy, capaian ini menjadi fondasi penting bagi iklim investasi, pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi antardaerah.
Kementerian ATR/BPN juga menggencarkan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi untuk mendukung pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.
"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif," tambahnya.
Program di sektor pertanahan ini sejalan dengan agenda prioritas nasional lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 7 juta anak sekolah, Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang melayani 7 juta orang dan menciptakan 100 ribu lapangan kerja kesehatan, Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang telah menyelesaikan 139 ribu unit, Sekolah Rakyat yang membangun 100 titik sekolah, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah membentuk lebih dari 80 ribu koperasi.
"Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintah. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa," pungkas Wamen Ossy.
Editor : Cak Fir