RADAR GRESIK – Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan terbesar di Indonesia ini resmi meluncurkan lembaga legal khusus yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi korban.
Pelantikan pengurus PP Muslimat NU periode 2025-2030 yang menandai langkah penting ini dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu (9/5/2025).
Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini (menggantikan Saifullah Yusuf), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Hj. Arifah Choiri, dan Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa.
Turut hadir pula Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud, jajaran forkompimda Kaltim dan seluruh Organisasi Massa (Ormas).
Ketua PP Muslimat NU Arifah Choiri mengatakan, harapannya agar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mendatang dapat menghasilkan putusan-putusan strategis yang semakin memperkuat peran Muslimat NU dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.
“Ada 146 pengurus PP Muslimat NU yang dilantik, dan kegiatan ini juga dihadiri seluruh PW se-Indonesia sekaligus Ketua PCI dari Arab Saudi, Hongkong, Tiongkok, Malaysia, Sudan dan Mesir,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengatakan dalam kesempatan tersebut, PP MUlismat NU akan mebentuk lembaga legal. Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan PBNU untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih terstruktur dan efektif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
"PP Muslimat NU telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam menyiapkan para paralegal," ujar Khofifah. Inisiatif serupa bahkan telah dirintis di Jawa Tengah dengan melibatkan dosen paralegal seperti Azizah Ma'ruf Amin dalam menyusun kurikulum pelatihan paralegal yang berstandar BPHN, jelasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan Muslimat NU akan mengoptimalkan kantor-kantor di tingkat Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Wilayah (PW) sebagai rumah restorative justice.
"PC dan PW akan berkoordinasi erat dengan kepolisian setempat untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban," tegasnya.
Selain menyiapkan para paralegal, Muslimat NU juga akan membentuk lembaga advokasi keluarga yang akan memberikan pendampingan terkait berbagai permasalahan, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masalah keuangan, sosial, hingga dinamika keluarga besar.
Dalam kesempatan tersebut, PP Muslimat NU juga melunching Asosiasi Profesor NU yang mayoritas anggotanya memiliki latar belakang akademik mumpuni.
"Mereka memiliki keahlian dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan lingkungan dan penyelesaian konflik, bahkan ada yang pernah menjabat sebagai rektor," imbuhnya, menyoroti potensi sinergi antara akademisi NU dan program-program Muslimat NU.
Menurutnya, banyak dewan pakar yang telah lama mengabdi di Muslimat NU dan memiliki pengalaman dalam pendidikan kepolisian. Perannya diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menekankan pentingnya Muslimat NU untuk terus berdaya dan membangun kapasitasnya sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas perempuan NU. "Prinsip tholibil ilmi (menuntut ilmu) adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada batasan dalam mengembangkan potensi diri," tegas Gus Yahya.
Beliau juga mengingatkan tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada ahlinya dan mengapresiasi gerakan ibu-ibu Muslimat NU yang dimulai dari lingkup keluarga. "Orang-orang hebat hari ini mendapatkan pendidikan pertama dari ibu-ibu mereka, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak," pungkasnya.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyambut baik inisiatif Muslimat NU ini. Beliau menyampaikan pemerintah daerah mendukung penuh upaya-upaya organisasi kemasyarakatan dalam menjaga karakter bangsa, terutama yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.
"Kami berharap langkah ini dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif," ujarnya. (han)
Editor : Hany Akasah