RADAR GRESIK -- Aksi salah satu juru parkir (jukir) mengancam membunuh karyawan salah satu usaha di kawasan Perumahan GKB mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Gresik.
Mereka mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) lebih tegas memberantas jukit bergaya preman. Pasalnya, ini jelas mencoreng nama pemerintah.
"Jukir ini merupakan petugas yang ditempatkan pemerintah melayani masyarakat di bidang parkir. Apa yang mereka berbuat dampaknya kepada pemerintah. Aksi semacam ini tidak boleh dibiarkan," ujar Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Ia mengatakan, persoalan jukir bergaya preman tidak hanya sekali ini saja. Beberapa kali DPRD mendapati sendiri aksi jukir yang seenaknya sendiri. "Mulai tidak mau memberikan uang kembalian hingga tidak memberikan karcis parkir," ungkap Abdullah Hamdi.
"Kemudian, setiap menghadapi pengendara yang parkir harus ramah dan senyum. Bukan seperti sekarang. Jukir pakai celana pendek, kaos oblong dan rombi kusut," terangnya.
Selanjutnya, jukir juga harus diberikan jam kerja dan sistem absen yang jelas. Sebab, banyak laporan jika rompi jukir dipinjamkan ke orang lain. Dimana saat menjaga mereka seenaknya sendiri.
"Namun, semua ini harus diimbangi gaji bulanan. Bukan prosentasi 40 persen seperti yang saat ini diterapkan," kata dia.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Dishub untuk membahas hal tersebut. Persoalan parkir selalu berlarut-larut dan seakan tidak ada solusinya.
"Kali ini kami minta ada langkah kongkrit. Agar pelayanan dan target PAD bisa lebih baik lagi," pungkasnya. (rof)
Editor : Hany Akasah