GRESIK – Program Desa Siap yang digalakan pemerintah sejak beberapa tahun ini mendapat perhatian dari DPRD Gresik. Wakil rakyat meminta agar pemerintah melakukan evaluasi tersebut. Wakil rakyat menilai program tersebut tidak sesuai tujuan awalnya.
Anggota DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan sesuai tujuan awalnya Desa Siap adalah penerapan sistem informasi administrasi publik sehingga desa bisa menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi publik secara cepat.
“Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Namun, sayangnya dalam hal perencanaan, justru Desa Siap lebih diarahkan kepada kegiatan dan pengadaan yang tidak perlu. Seperti pengadaan anjungan. “Padahal, Gresik punya cerita bahwa penggunaan Anjungan di salah satu desa sepi dan hari ini mangkrak,” ungkap dia.
Baca Juga : DPRD Gresik Minta Maksimalkan CCTV dan Checker Dizona Tambang
Apalagi pengadaan tersebut dipaksakan dialokasikan melalui Dana Desa (DD). Kondisi ini, membuat Pemerintah Desa kesulitan untuk menganggarkan urusan-urusan yang lain. “Seperti, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan perekonomian masyarakat, dan tambahan insentif untuk Guru Paud,” terangnya.
Menurut dia, seharusnya Desa Siap diarahkan kepada kemampuan SDM. Untuk sistem informasi dan program dipusatkan secara sentral melalu Pemerintah Kabupaten. “Desa hanya mengisi fitur-fitur yang diperlukan,” imbuhnya. (rof)
GRESIK – Program Desa Siap yang digalakan pemerintah sejak beberapa tahun ini mendapat perhatian dari DPRD Gresik. Wakil rakyat meminta agar pemerintah melakukan evaluasi tersebut. Wakil rakyat menilai program tersebut tidak sesuai tujuan awalnya.
Anggota DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan sesuai tujuan awalnya Desa Siap adalah penerapan sistem informasi administrasi publik sehingga desa bisa menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi publik secara cepat.
“Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Namun, sayangnya dalam hal perencanaan, justru Desa Siap lebih diarahkan kepada kegiatan dan pengadaan yang tidak perlu. Seperti pengadaan anjungan. “Padahal, Gresik punya cerita bahwa penggunaan Anjungan di salah satu desa sepi dan hari ini mangkrak,” ungkap dia.
Baca Juga : DPRD Gresik Minta Maksimalkan CCTV dan Checker Dizona Tambang
Apalagi pengadaan tersebut dipaksakan dialokasikan melalui Dana Desa (DD). Kondisi ini, membuat Pemerintah Desa kesulitan untuk menganggarkan urusan-urusan yang lain. “Seperti, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan perekonomian masyarakat, dan tambahan insentif untuk Guru Paud,” terangnya.
Menurut dia, seharusnya Desa Siap diarahkan kepada kemampuan SDM. Untuk sistem informasi dan program dipusatkan secara sentral melalu Pemerintah Kabupaten. “Desa hanya mengisi fitur-fitur yang diperlukan,” imbuhnya. (rof)
