RADAR GRESIK – Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyatakan keprihatinan mendalam terkait banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Menganti, yang mengganggu aktivitas warga setempat.
Saat ditemui langsung di lokasi banjir di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Rabu (19/11), Hamdi mengaku terkejut karena banjir sudah terjadi di bulan November.
"Kami sangat terkejut banjir sudah terjadi di bulan sebelas ini. Banyak masyarakat yang merasa susah untuk beraktivitas akibat banjir ini," kata Hamdi.
Berdasarkan laporan dan informasi, banjir kali ini melanda Kecamatan Menganti, Kedamean, Benjeng, dan Balongpanggang. Hamdi mengungkapkan bahwa penyebab banjir bukan berasal dari aliran utama Kali Lamong, melainkan dari anak-anak sungainya.
"Ada 6 titik terdampak, dan tiga di antaranya berada di Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, dan Benjeng," ujarnya, setelah menerima informasi dari Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Gresik, Sukardi.
Menyikapi kondisi ini, DPRD Gresik meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk menetapkan status siaga penuh. Hamdi secara spesifik menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seperti BPBD Gresik diminta untuk siaga memberikan bantuan kemanusiaan serta menyiapkan sarana operasional seperti perahu dan perlengkapan evakuasi. Dinas Sosial Gresik diimbau untuk segera membuka dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi.
Untuk DPUTR Gresik diminta berkoordinasi dengan BPBD terkait penguatan tanggul dan penanganan titik rawan banjir.
Selain kesiapsiagaan, Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti perbaikan sistem irigasi, terutama di Kecamatan Menganti dan Kedamean, yang harus menjadi prioritas.
"Aliran anak Kali Lamong di beberapa titik belum banyak disentuh perbaikan. Contohnya di Gading Watu sampai Putat, dan itu perlu pendalaman dan pelebaran," imbuhnya.
Hamdi juga mengungkapkan keluhan dari petugas di lapangan terkait kondisi tanggul Kali Lamong yang sering berubah konturnya akibat abrasi. Perubahan kontur ini menyulitkan petugas DPUTR saat hendak melakukan normalisasi.
"Ketika mau mengerjakan normalisasi di titik Kali Lamong, ternyata tanggulnya sudah berubah. Teman-teman di lapangan jadi tidak berani mengambil tindakan," pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah