RADAR GRESIK - Polemik anggaran yang terjadi pada tahun 2023 terus menjadi sorotan kalangan DPRD Gresik. Wakil rakyat meminta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) memberbaiki perencanaan.
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan persoalan anggaran 2023 harusnya tidak perlu terjadi jika perencanaan berjalan dengan baik.
"Makanya kami minta Bappeda selaku dinas yang mengurusi perencanaan agar memperbaiki kinerja," ujar Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Menurut dia, perencanaan pembangunan harus mendapatkan perhatian serius, terutama anggaran.
"Peyelarasan anggaran antar OPD penghasil dengan OPD belanja harus benar-benar sinkron," ungkap Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Selain itu, perencanaan yang telah dilakukan OPD jangan selalu dipatahkan, terutama terkait perencanaan penganggaran.
"Sebab, OPD lebih memahami kondisi di lapangan. Jadi perlu ada penyelarasan bersama," kata Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi.
Ia menambahkan, ke depan Bappeda harus memberikan ruang kepada OPD terkait untuk menyampaikan perencanaan setiap anggaran.
"Jangan asal dilakukan pengeprasan sehingga menyebabkan OPD tidak bisa bekerja optimal," pungkasnya.
Sekedar diketahui, akibat perencanaan yang kurang matang pada tahun 2023 sejumlah program tidak bisa terbayar. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Paling besar di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebesar Rp 142 miliar. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq