Kawal RAPBD 2027, DPRD Gresik Minta Pemkab Prioritaskan Jalan Poros Desa dan Layanan Publik
RADAR GRESIK — Fraksi Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gresik melayangkan sejumlah sorotan tajam terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Berbagai isu strategis mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perhatian utama kedua fraksi tersebut.
Sorotan mendalam ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 di Ruang Paripurna DPRD Gresik, Senin (9/11).
Baca Juga: Perluas Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Pemkab Gresik Bentuk Forum HRD Libatkan 33 Perusahaan
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Asroin Widiyana, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya postur anggaran atau tingkat penyerapannya belaka.
"Golkar mencatat target pendapatan daerah pada RAPBD 2027 dipatok sebesar Rp3,259 triliun, dengan penopang utama dari PAD sebesar Rp1,643 triliun atau sekitar 50,42 persen. Kendati kami mengapresiasi upaya peningkatan kemandirian fiskal ini, pemerintah daerah tetap harus mengoptimalkan potensi pajak, retribusi, aset daerah, serta kinerja BUMD tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha," ujar Asroin di hadapan forum paripurna.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar mendesak agar alokasi anggaran infrastruktur diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak. Di antaranya perbaikan jalan kabupaten, Jalan Poros Desa (JPD), sistem drainase, pengendalian banjir, hingga jaringan irigasi.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Cup 2026 Resmi Bergulir, 14 Tim Berebut Juara dan Bidik Prospek Menuju Liga 4
"Pemerintah daerah juga perlu memberikan penjelasan transparan mengenai strategi menutup defisit RAPBD, tingkat efektivitas belanja hibah, serta asas pemerataan dalam penyaluran bantuan keuangan desa," tegasnya.
Di tempat yang sama, Fraksi PKB melalui pembacanya, Syaikhu Busyiri, turut memberikan catatan kritis mengenai terbatasnya ruang fiskal daerah serta masih lebarnya kesenjangan infrastruktur, persoalan lingkungan, angka kemiskinan, hingga kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
PKB memberikan sorotan khusus terhadap performa Perumda Giri Tirta yang dinilai masih mengalami masalah finansial serius.
Baca Juga: Laga Sengit Ketua DPRD Gresik Cup 2026, Kecamatan Wringinanom Petik Kemenangan 2-1 Atas Kebomas
"Kami secara khusus mempertanyakan kinerja Perumda Giri Tirta yang hingga kini masih menghadapi kerugian, beban utang, kebocoran pipa yang berulang, serta lambatnya penanganan gangguan pelayanan di lapangan. Kami meminta penjelasan konkret dan strategi pembenahan dari pemerintah daerah agar BUMD ini tidak terus-menerus menjadi beban fiskal daerah," ungkap Syaikhu.
Selain masalah BUMD, PKB juga meminta kejelasan mengenai tren peningkatan retribusi daerah yang dinilai masih rendah, langkah optimalisasi aset daerah, besarnya alokasi belanja barang dan jasa, serta proporsi anggaran hibah yang perlu ditinjau ulang agar tepat sasaran.
Kedua fraksi besar di DPRD Gresik ini berharap Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memberikan jawaban serta penjelasan yang komprehensif atas seluruh catatan kritis yang telah disampaikan. Pembahasan RAPBD 2027 diharapkan melahirkan postur anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat Gresik. (jar/han)
