Perluas Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Pemkab Gresik Bentuk Forum HRD Libatkan 33 Perusahaan
RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengukuhkan langkah strategis dalam mengurai persoalan pengangguran daerah dengan membentuk Forum Human Resources Development (HRD) Kabupaten Gresik.
Melibatkan sedikitnya 33 perusahaan berskala besar, forum ini digagas untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus mendongkrak kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar selaras dengan kualifikasi kebutuhan industri.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, menegaskan bahwa keberadaan Forum HRD bertindak sebagai jembatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Melalui forum ini, proyeksi peta kebutuhan tenaga kerja dapat teridentifikasi secara presisi sekaligus memacu peningkatan keterampilan warga agar siap masuk dunia kerja.
Baca Juga: Ketua DPRD Gresik Cup 2026 Resmi Bergulir, 14 Tim Berebut Juara dan Bidik Prospek Menuju Liga 4
"Kami berharap pihak perusahaan tidak sekadar memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Gresik, tetapi juga ikut terlibat mendidik dan meningkatkan kapasitas kemampuan mereka hingga benar-benar siap dan berdaya saing," ujar Plt Bupati Alif di Gresik, Senin (9/11/2026).
Alif turut mengimbau kalangan industri agar memprioritaskan ruang magang bagi pelajar SMA/SMK, mahasiswa, hingga para lulusan muda yang belum berkesempatan bekerja. Pengalaman magang yang dibekali sertifikat resmi diharapkan mampu mendongkrak nilai tawar serta daya saing para pencari kerja (pencaker) lokal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Edy Hadisiswoyo, mengajak jajaran pimpinan perusahaan untuk mengukuhkan komitmen dalam memprioritaskan warga setempat.
Baca Juga: Menjelang Konfercab ke-21 NU Gresik, KH Muhammad Alauddin Menyatakan Siap Maju Calon Ketua PCNU
Ia mengingatkan bahwa regulasi perlindungan tenaga kerja lokal telah dipayungi secara sah dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
"Payung hukum Perda ini memuat regulasi prioritas tenaga kerja lokal yang wajib dipatuhi dan diimplementasikan bersama oleh pemerintah maupun pelaku usaha," terang Edy.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik, Zainul Arifin, mengungkapkan bahwa substansi masalah ketenagakerjaan saat ini tidak sekadar bermula dari minimnya lowongan, melainkan juga adanya mismatch atau ketidakcocokan antara kualifikasi SDM lokal dengan spesifikasi yang dicari industri.
Baca Juga: Jaga Kekayaan Bangsa, Ning Lia Apresiasi TNI AL Bongkar Dugaan Pengiriman Ilegal Emas dan Kayu Merba
"Persoalannya bukan semata-mata kurangnya lapangan pekerjaan, melainkan bagaimana menyambungkan kebutuhan riil industri dengan ketersediaan SDM yang kita miliki," jelas Zainul.
