Atasi Disparitas Data Kemiskinan, Pemkab Gresik Gandeng TNI-Polri Percepat Pendataan Perlinsos
RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bergerak cepat membenahi ketepatan penyaluran bantuan sosial. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Pemkab merangkul 300 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026).
Pelatihan ini dirancang untuk mempercepat pemutakhiran data masyarakat berbasis sistem digital. Langkah ini krusial guna menjamin distribusi program jaminan sosial lebih akurat, inklusif, dan bebas dari penyimpangan.
Baca Juga: Resmi Hadir Awal November! RS Petrokimia Gresik Siapkan Women and Children Center Terpadu
Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, menegaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan instrumen strategis untuk memangkas disparitas angka kemiskinan antar-lembaga. Berdasarkan catatan BPS, angka kemiskinan Gresik berada di angka 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa.
Sementara verifikasi desa mencatat 140 ribu jiwa, dan data kelompok desil 1–4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 500 ribu jiwa.
“Perbedaan angka inilah yang melandasi percepatan Perlinsos Digital. Kami ingin seluruh data warga terkoneksi dan terverifikasi secara sistemik sehingga penentuan penerima bansos benar-benar objektif sesuai realitas di lapangan,” ujar Wabup Alif, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Apresiasi Pengendara Tertib, Satlantas Polres Gresik Bagikan Cokelat dan Voucher di Exit Tol Kebomas
Alif menekankan, pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas bertujuan mengawal pendataan secara menyeluruh terhadap 442.390 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi target di Kabupaten Gresik. Setiap agen diminta mendorong partisipasi warga untuk mendaftar serta melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang difasilitasi Disdukcapil.
“Pendaftaran sistem ini bukan jaminan otomatis menerima bansos. Penentuan kelayakan tetap disaring ketat melalui indikator sistem digital,” jelasnya.
Sementara itu, Kasat Binmas Polres Gresik, AKP M. Nur Setyabudi, mewakili Kapolres Gresik mewanti-wanti para agen lapangan untuk menjaga integritas, netralitas, serta mewaspadai potensi pungutan liar (pungli) dalam proses pendataan warga.
Baca Juga: Dukung Pola Hidup Bersih dan Sehat, Rutan Gresik Bagikan Paket Perlengkapan Mandi ke Warga Binaan
“Petugas di lapangan wajib mengedepankan pendekatan humanis, memastikan keabsahan dokumen, serta melaporkan fakta riil tanpa rekayasa demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Nur Setyabudi.
Bimtek tersebut menghadirkan Kepala Dinsos Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Gresik Muhammad Hari Syawaludin sebagai pemateri utama, guna menggembleng teknis verifikasi data kependudukan dan integrasi jaminan sosial. (han)
