DPRD Gresik Soroti P-APBD 2026: Pendapatan Daerah Turun, Anggaran Operasional Mendominasi
RADAR GRESIK — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Ranperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026 diwarnai kritik tajam dari kalangan legislatif.
Fraksi Partai Golkar serta Fraksi Gabungan Demokrat-Nasdem menyoroti penurunan target pendapatan daerah, dominasi porsi belanja operasional, hingga lonjakan drastis pada alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik, Khusnul Fiqan, menilai struktur belanja daerah dalam P-APBD 2026 masih sangat timpang. Porsi belanja operasional yang menyedot hingga 72,68 persen dari total belanja dinilai berpotensi tergerusnya alokasi pembangunan infrastruktur publik.
Baca Juga: Ikuti Arahan Dirjenpas, Rutan Gresik Pertajam Pengawasan, Program Zero Halinar, dan Bebas Pungli
“Golkar meminta Pemkab Gresik meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi belanja operasional, agar porsi belanja modal dapat dinaikkan setidaknya mendekati 15 hingga 20 persen,” ujar Khusnul Fiqan.
Ia juga mengkritik minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dicatat baru menyumbang sekitar Rp12,05 miliar atau hanya 0,76 persen dari total PAD. Fiqan mengingatkan, jika ketimpangan ini tidak dibenahi, tekanan fiskal yang berat dikhawatirkan bakal berlanjut hingga penyusunan APBD 2027.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mengawal dan mengevaluasi capaian fisik maupun keuangan secara ketat hingga akhir tahun anggaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Senada, Fraksi Demokrat-Nasdem melalui juru bicaranya, Dadang, membeberkan penurunan target pendapatan daerah yang semula dipatok Rp3,374 triliun terkoreksi menjadi Rp3,161 triliun.
Target pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp1,580 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,580 triliun.
“DPRD meminta Pemkab Gresik memperkuat pemungutan pajak, memperluas digitalisasi layanan seperti PBJT, PBB-P2, dan BPHTB, serta memperketat pengawasan untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah,” tutur Dadang.
Baca Juga: Pagu Bagian Umum Setda Melonjak, Komisi I DPRD Gresik Sentil Kualitas Perencanaan Anggaran
Di sisi lain, total belanja daerah dalam P-APBD 2026 membengkak menjadi Rp3,606 triliun. Postur ini didominasi oleh belanja operasional sebesar Rp2,621 triliun (72,68 persen), sedangkan alokasi belanja modal hanya menyisakan Rp429,75 miliar (11,92 persen).
