Rapat Monev Triwulan II, Komisi III DPRD Gresik Dorong DPUTR Kebut Proyek Jalan dan Waduk
RADAR GRESIK – Komisi III DPRD Kabupaten Gresik menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Agenda monitoring dan evaluasi (Monev) ini difokuskan untuk membedah realisasi kegiatan yang sudah berjalan di triwulan kedua APBD Gresik tahun anggaran 2026.
Langkah tersebut diambil menyusul kekhawatiran legislatif terhadap rendahnya serapan anggaran proyek infrastruktur yang polanya dinilai mirip dengan kegagalan serapan pada APBD tahun 2025 lalu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman intensif terkait progres fisik dan administrasi pelaksanaan pekerjaan kedinasan yang saat ini sudah berjalan di lapangan.
Baca Juga: Spanduk Protes Pungli Buku Hiasi Gedung Dewan, Ketua DPRD Gresik Ancam Evaluasi Status ASN Kepsek
“Kami ingin memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Gresik bisa selesai tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” ujar Hamdi, Selasa (14/7).
Politisi senior ini menegaskan, dewan ingin memetakan secara detail apa saja kendala teknis maupun non-teknis di lapangan yang mengakibatkan realisasi belanja infrastruktur daerah masih sangat minim.
“Kita belum berbicara terkait dengan hal lain. Fokus utama kami tadi menyoroti banyaknya paket kegiatan yang ternyata hingga saat ini belum masuk meja lelang. Padahal sebentar lagi ada penambahan dari P-APBD 2026. Ini jelas akan menjadi beban berat jika kegiatan murni tidak segera dieksekusi,” ucapnya.
Untuk itu, Komisi III meminta dengan tegas kepada jajaran Bidang Bina Marga serta Bidang Sumber Daya Air (SDA) di DPUTR Kabupaten Gresik untuk bergerak cepat merealisasikan program kerja yang telah dianggarkan secara konstitusional dalam APBD Gresik 2026.
Sikap prihatin serupa dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPRD Gresik, Ainul Yaqin Tirta Saputra. Ia membeberkan fakta bahwa capaian kinerja DPUTR masih jauh dari target realisasi yang seharusnya dicapai hingga pertengahan tahun 2026 ini.
“Bahkan dalam tahapan lelang pun, masih banyak paket pekerjaan yang prosesnya belum selesai. Keterlambatan ini berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran, yang pada akhirnya merugikan masyarakat karena manfaat pembangunan menjadi tertunda,” jelas Ainul Yaqin.
Sekretaris DPC PKB Gresik ini juga mengingatkan bahwa prioritas infrastruktur DPUTR tidak boleh hanya berkutat pada perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) semata. Aspek krusial lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga harus mendapat perhatian seimbang.
