alexametrics
29 C
Gresik
Friday, 12 August 2022

Polres Percepat P21, BK DPRD Gresik Segera Putuskan Sanksi Nur Hudi

GRESIK – Usai melakukan penahanan terhadap empat tersangka penistaan agama, Polres langsung memproses P21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap) untuk dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Gresik.

Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Riski Saputro membenarkan, pihaknya melakukan penahanan terhadap ke empat tersangka penistaan agama.  “kami percepat dan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik untuk proses selanjutnya, ” ujarnya, Selasa (19/7).

Dikatakan, sampai saat ini, hanya empat tersangka yang diperiksa dan belum ada tersangka lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah konten kreator, Arif Saifullah yang dijerat Pasal 44a Ayat (2) UU ITE Juncto Pasal 156a KHUP. Sementara tiga tersangka penganti pria Saiful Arif, penghulu Sutrisna alias Krisna dan Nur Hudi, pemilik pesanggrahan dijerat Pasal 156a KUHP.

” Keempat tersangka penustaan agama yang dijerat pasal 156a terancam hukuman lima tahun penjara dan Arif Saifullah pembuatan konten juga dijerat Pasal 44a Ayat (2) UU ITE senagan ancaman hukuman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Sementara itu, setelah melakukan serangkaian sidang, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik segera mengambil keputusan. Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, pihaknya saat ini sedang membahas hasil sidang yang telah digelar beberapa kali kemarin. “Sekaligus menjadwalkan sidang etik tentang pengambilan sanksi dan keputusan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menerima surat tembusan dari Polres Gresik perihal penahanan Nur Hudi. Meski demikian, Mantan Kepala Desa Metatu Kecamatan Benjeng itu masih menyandang status sebagai anggota DPRD Gresik.

Baca Juga : Usai Amankan Tiga Tersangka, Kini Anggota Fraksi Nasdem Juga Ditahan

“Bisa diberhentikan sementara apabila telah menjadi terdakwa. Dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun,” ungkap Politisi Senior PDIP Gresik ini.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), pihaknya menyerahkan kepada partai yang bersangkutan. Terlebih, hingga kini pihaknya belum menerima surat pengajuan dari DPD Nasdem Gresik. “Kami hanya memproses jika ada pengajuan surat dari partai yg bersangkutan,” imbuhnya. (yud/rof/han)

GRESIK – Usai melakukan penahanan terhadap empat tersangka penistaan agama, Polres langsung memproses P21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap) untuk dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Gresik.

Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Riski Saputro membenarkan, pihaknya melakukan penahanan terhadap ke empat tersangka penistaan agama.  “kami percepat dan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik untuk proses selanjutnya, ” ujarnya, Selasa (19/7).

Dikatakan, sampai saat ini, hanya empat tersangka yang diperiksa dan belum ada tersangka lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah konten kreator, Arif Saifullah yang dijerat Pasal 44a Ayat (2) UU ITE Juncto Pasal 156a KHUP. Sementara tiga tersangka penganti pria Saiful Arif, penghulu Sutrisna alias Krisna dan Nur Hudi, pemilik pesanggrahan dijerat Pasal 156a KUHP.

-

” Keempat tersangka penustaan agama yang dijerat pasal 156a terancam hukuman lima tahun penjara dan Arif Saifullah pembuatan konten juga dijerat Pasal 44a Ayat (2) UU ITE senagan ancaman hukuman lima tahun penjara,” pungkasnya.

Sementara itu, setelah melakukan serangkaian sidang, Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik segera mengambil keputusan. Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan, pihaknya saat ini sedang membahas hasil sidang yang telah digelar beberapa kali kemarin. “Sekaligus menjadwalkan sidang etik tentang pengambilan sanksi dan keputusan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menerima surat tembusan dari Polres Gresik perihal penahanan Nur Hudi. Meski demikian, Mantan Kepala Desa Metatu Kecamatan Benjeng itu masih menyandang status sebagai anggota DPRD Gresik.

Baca Juga : Usai Amankan Tiga Tersangka, Kini Anggota Fraksi Nasdem Juga Ditahan

“Bisa diberhentikan sementara apabila telah menjadi terdakwa. Dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun,” ungkap Politisi Senior PDIP Gresik ini.

Terkait Pergantian Antar Waktu (PAW), pihaknya menyerahkan kepada partai yang bersangkutan. Terlebih, hingga kini pihaknya belum menerima surat pengajuan dari DPD Nasdem Gresik. “Kami hanya memproses jika ada pengajuan surat dari partai yg bersangkutan,” imbuhnya. (yud/rof/han)

Most Read

Berita Terbaru

/