Sidak SMP Negeri, Komisi IV DPRD Gresik Temukan Sejumlah Persoalan, Ini Rinciannya

RADAR GRESIK - Memasuki awal tahun anggaran 2025, DPRD Gresik melalui Komisi IV langsung bergerak cepat dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu fokus mereka adalah sektor pendidikan, yang diwujudkan dengan kunjungan ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program di tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Pondra Priyo Utomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke dua sekolah, yakni SMP Negeri 10 Bungah dan SMP Negeri 25 Manyar.
"Kedatangan kami untuk melakukan evaluasi berbagai persoalan yang terjadi sepanjang 2024. Dan harus dituntaskan pada tahun 2025," ujarnya.
Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah adanya siswa kurang mampu yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dinilai menjadi kendala besar karena DTKS merupakan dasar penerima bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP)
"Ini menjadi salah satu atensi kami. Kalau masyarakat kesulitan terkait administrasinya, bisa langsung lapor kepada kami. Nanti akan kami bantu memfasilitasi dengan OPD terkait," kata Pondra.
Selain itu, DPRD juga menemukan kurangnya pemahaman terkait aturan perjalanan dinas (perdin) di beberapa sekolah. Akibatnya, nominal perdin antar sekolah ditemukan berbeda-beda. Padahal aturan terkait perjalanan dinas sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Komisi IV meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk lebih intensif melakukan sosialisasi agar seluruh sekolah memahami aturan tersebut. "Nanti akan kami koordinasikan dengan Dispendik. Sehingga bisa lebih intens sosialisasi," terang Pondra.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kurang terpenuhinya infrastruktur di beberapa sekolah. Menurut Pondra, selain mengandalkan anggaran dari APBD dan pokir DPRD, sekolah juga bisa memanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan di sekitar.
"Ini perlu ditata mekanismenya. Jadi selain anggaran APBD murni dan pokir DPRD, untuk perbaikan sekolah bisa memanfaatkan dana CSR," jelasnya. Ia menambahkan bahwa optimalisasi dana CSR dapat menjadi solusi cepat untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.
Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi IV berencana membuat rekomendasi khusus untuk disampaikan kepada OPD terkait. Rekomendasi ini akan mencakup penyelesaian berbagai persoalan yang ditemukan selama sidak.
Pondra menegaskan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan OPD agar semua permasalahan di sektor pendidikan dapat diselesaikan tepat waktu. "Tetap nanti akan kami koordinasikan dengan OPD. Agar persoalan-persoalan tersebut bisa segera tuntas," pungkasnya. (rof)



