Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sediakan Tempat Parkir Gratis, Pengelola Tempat Usaha di Gresik Wajib Bayar Pajak PBJT

H
Penulis: Hany Akasah❯
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir.

KOTA - DPRD Kabupaten Gresik berhasil menyelesaikan pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sejumlah perubahan terjadi pada aturan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya, kewajiban membayar jasa parkir bagi tempat usaha yang menyediakan secara gratis.


Advertisement

Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan ketentuannya yakni tempat usaha dengan nilai penjualan 10 juta ke atas. Meskipun tempat parkirnya gratis, pengelola wajib membayar pajaknya. "Kami berharap ini bisa mengerek pendapatan dari sektor pajak parkir," ujarnya.

Dikatakan, tempat usaha tersebut bisa meliputi rumah makan maupun toko modern. Yang jelas, aturannya sesuai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yakni dengan penjualan di atas Rp 10 juta.

"Kami minta dinas terkait untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini," ungkap dia.

Advertisement

Menurut dia, selama ini pendapatan yang sebelumnya merupakan pajak parkir ini hanya berasal dari mall dan tempat khusus parkir besar. Ke depan pihaknya meminta agar dilakukan pendapatan tempat berusaha dengan penjualan di atas Rp 10 juta agar dilakukan penarikan. "Sehingga hasilnya bisa maksimal," kata dia.

Ia menambahkan, pada aturan baru Undang Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) beberapa ketentuan pajak lebih dirampingkan. Salah satunya, pajak PBJT ini.

"Ada 5 objek yang dijadikan satu dalam PBJT. Yakni, penjualan makanan dan minuman yang sebelumnya pajak restoran, tenaga listrik yang sebelumnya pajak penerangan jalan, jasa perhotelan yang sebelumnya pajak perhotelan, jasa parkir yang sebelumnya pajak parkir dan jasa kesenian dan hiburan yang sebelumnya pajak hiburan," terangnya. (rof)

Advertisement
Editor : Hany Akasah
Sumber : Radar Gresik

Artikel Terkait

BPPKAD Gresik Buka Layanan Pajak Jemput Bola di HSN 2026, Urusan PBB Hingga SPPT Tuntas di Tempat

BPPKAD Gresik Buka Layanan Pajak Jemput Bola di HSN 2026, Urusan PBB Hingga SPPT Tuntas di Tempat

BPPKAD Gresik Buka Layanan Pajak Jemput Bola di HSN 2026, Urusan PBB Hingga SPPT Tuntas di Tempat

DPRD Gresik Apresiasi Diskon Pajak Kemerdekaan, Dinilai Efektif Dongkrak Potensi PAD

DPRD Gresik Apresiasi Diskon Pajak Kemerdekaan, Dinilai Efektif Dongkrak Potensi PAD

RADAR GRESIK – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang memberikan diskon tarif dan pembebasan denda pajak daerah pada momentum HUT ke-81 RI mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) K

Sambut HUT ke-81 RI, Pemkab Gresik Obral Diskon PBB-P2, BPHTB, dan Bebaskan Denda Pajak Daerah

Sambut HUT ke-81 RI, Pemkab Gresik Obral Diskon PBB-P2, BPHTB, dan Bebaskan Denda Pajak Daerah

RADAR GRESIK – Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerbitkan kebijakan insentif fiskal berupa diskon hingga pembebasan sanksi administratif (d

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer