Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) tematik untuk pengentasan permukiman kumuh terpadu (PPKT). Total anggarannya Rp17,4 miliar tahun ini, setelah ditambah sharing pembiayaan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum mengatakan DAK tematik kembali digelontorkan untuk kabupaten Gresik karena pada 2022, penanganan permukiman kumuh di Desa Randuboto tahap pertama berhasil.
"Tahun ini tahap kedua untuk desa Randuboto yang di seberang Bengawan solo. Dalam forum yang diikuti perwakilan 67 Kabupaten dan Kota di Indonesia tersebut, Gresik sebagai tuan rumah, lantaran dianggap berhasil dalam penanganan kawasan dan permukiman kumuh," ujarnya, Selasa (9/5).
Pada kesempatan tersebut Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menuturkan mulanya Pemkab Gresik mengajukan konsep penataan pemukim kumuh kepada Bappenas pada 2022.
Konsep penataan yang diajukan Pemkab Gresik disetujui Bappenas dengan anggaran DAK Rp7,3 miliar. Sebagai pilot project, pemukiman nelayan Desa Randuboto yang ditata lebih dulu.
Gus Yani sapaan akrab Bupati Gresik menjelaskan langkah awal yang dilakukan oleh pihaknya melakukan penataan atau konsolidasi tanah. Sehingga alas hak tanah warga menjadi jelas. "Dari sana konsep penataan lebih mudah dilaksanakan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Gresik Dian Palupi Chrisdiani menyampaikan, kegiatan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan konsep peremajaan, yaitu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kawasan kumuh dengan melakukan upaya penataan dan perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh untuk memastikan pemenuhan permukiman layak huni dan keamanan bermukim.
"Kawasan Randuboto dengan luas kumuh sebesar 23,23 hektar memiliki karakteristik tipologi permukiman dataran rendah dan tepi air, termasuk dalam kategori kumuh sedang, yang kini berubah wajah menjadi permukiman layak huni dan tertata rapi, estetik, didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai," imbuhnya.
Baca Juga : Kementrian PUPR Pantau Lokasi Penanganan Kawasan Kota Kumuh
Baca Juga : Pemkab Gresik Rancang Kawasan Minapolitan di Gresik Utara
Dari data Bappelitbangda pada tahap pertama total anggarannya mencapai Rp17,9 miliar, angka tersebut merupakan sharing pembiayaan dari DAK dan APBD. Rincian kegiatannya berupa pembangunan 85 unit rumah baru, 4 unit rumah peningkatan kualitas, pembangunan jalan dan saluran lingkungan, jaringan air bersih, dan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.
Sedangkan tahap 2 yang dilaksanakan pada Tahun 2023 total anggaran pembiayaan sebesar 17,4 miliar dengan rincian kegiatan berupa pembangunan 129 unit rumah baru, 32 unit rumah peningkatan kualitas, pembangunan jalan dan saluran lingkungan, jaringan air bersih, dan juga penyediaan IPAL Komunal.(yud/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



