Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hindari Konflik, Pasang Patok Tanda Batas Tanah Warga

H
Penulis: Hany Akasah❯
ANTI CAPLOK: Pemkab Gresik bersama BPN berusaha melindungi hak masyarakat dengan memasang patok tanda batas tanahnya. (Dok/Radar Gresik)
ANTI CAPLOK: Pemkab Gresik bersama BPN berusaha melindungi hak masyarakat dengan memasang patok tanda batas tanahnya. (Dok/Radar Gresik)
GRESIK - Dalam rangka melindungi hak hak masyarakat atas kepemilikan tanah, Pemerintah Kabupaten Gresik mendukung Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mengusung Tema "Anti Cekcok Anti Caplok" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menginisiasi Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di  Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Minggu (5/2).

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mendukung program Gemapatas membantu masyarakat untuk memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

"Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat, "ujar wabup.

Ditambahkannya, sebenarnya Gemapatas merupakan program Kementrian ATR/BPN terus dilakukan. Tujuan sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya.

"Untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap, "pungkasnya.

Baca Juga : Kelompok 3 KKN BPN UMG, Bantu Pengurusan PTSL dan Berdayakan Remaja

Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia sudah dilakukan di Gresik. Yakni,  2019 dilakukan di Bawean, sedangkan pada  2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. "Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan seluruhnya "ungkapnya.

Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur, apabila data parcial atau fisik ukuran, dan letak tanahnya lengkap.



"Di samping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karena sudah lengkap, "kata Johanar.

Saat ini, secara persentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen. "Kurang 30 persen, diharapkan selesai pada tahun 2025, "pungkasnya.

Kepala Kantor ATR/BPN Gresik, Asep Heri mengatakan, banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi gerakan Nasional salah satunya Gemapatas.

"Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok, "singkatnya.

Baca Juga : KKN UMG dan BPN Bantu Legalisasi Tanah Warga Bringkang Melalui PTSL

Pada kegiatan itu,  ada penyerahan sertipikat DAK tahun 2023 secara simbolis masing masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto Kecamatan Sidayu sertipikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur,  sertipikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertipikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim.

Selain itu, sertipikat penggunaan tanah untuk perumahan diserahkan kepada Nur Amin, Mohammad Cholid, Abdul Hasib, Muhammad Masyhadi Purwanto, Muhammad Sholih, Lianah dan Sri Haniah. (yud/han)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Bupati Fandi Akhmad Yani Mutasi 14 Pejabat, Sejumlah Kepala OPD dan Pejabat Strategis Berganti

Dalam dokumen tersebut, seluruh keputusan pengangkatan jabatan tercatat tertanggal 12 November 2026 dengan nomor keputusan Bupati Gresik 800.1.3.3/254/437.73/Kep/2026.

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Pagi Ini Achmad Hadi Dirumorkan Dilantik Jadi Pj Sekda Gresik, Gantikan Achmad Washil yang Pensiun

Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik, Dr. Ahmad Hadi, SP., MT., CGCAE, CFrA., CGRE, resmi meraih penghargaan Radar Surabaya Awards 2026 atas keberhasilannya mengawal Pengembangan Zona Integritas menuju tata kelola pemerin

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Bertemu Para Kades, Jiddan Dorong Diversifikasi Pendapatan Desa Guna Antisipasi Efisiensi TKD 2027

Efisiensi anggaran pada 2027 diperkirakan masih berlanjut. Karena itu, desa harus mulai bekerja keras menghasilkan sumber pendapatan baru. Potensi yang dimiliki masing-masing desa perlu dikembangkan agar tidak terus berg

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer