Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seperti yang terjadi kemarin, Inspeksi Mendadak (sidak) yang sejatinya akan dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, AM Reza Pahlevi terpaksa harus dibatalkan karena diduga bocor. Pantauan dilapangan, puluhan jukir yang biasa mangkal dikawasan Putri Cempo mendadak menghilang saat pejabat eselon II itu akan turun ke lapangan.
"Meski operasi kali ini gagal namun kami langsung melayangkan surat pemanggilan untuk pemilik cafe. Hasilnya lumayan sudah ada yang bayar meskipun tidak penuh," kata Reza Pahlevi.
Baca Juga : Jukir Pasar Gresik Tunggak Setoran Rp 1,2 Miliar Sepanjang 2022
Dijelaskan, keberadaan parkir liar memang cukup meresahkan tidak hanya bagi masyarakat namun juga pemerintah daerah. Sebab, keberadaan jukir seringkali memungut uang sesukanya tanpa harus setor ke pemerintah daerah. Namun saat ada barang pemilik kendaraan yang hilang para jukir lepas tangan.
"Kami akan terus menggencarkan operasi dalam rangka peningkatan pendapat asli daerah tahun 2023. Jika hari ini tadinya saya datang sendiri, kedepan akan kami libatkan Satpol PP," tegas Mantan Kabag Humas Pemkab Gresik itu.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pajak lain-lain, pengelola parkir wajib membayar pajak dari hasil parkir tersebut sekitar 20 persen dari total pendapatan perkir di tempat itu setiap bulannya. Namun yang terjadi pemilik cafe justru ikut menikmati pendapatan dari penyelenggaraan parkir itu bahkan tak sedikit ada yang Disampin memasang tarif parkir ke pelanggan diatas tarif normal yang sudah ditentukan Pemkab Gresik.
“Pentingnya operasi dadakan ini untuk mengedukasi sekaligus memberikan penyuluhan bagi para Jukir dan pengelola tempat parkir agar mentaati Perda,” pungkasnya.
Baca Juga : Jukir Tunggak Setor Rp 253Juta, Dishub Ambil Alih Parkir Pasar Gresik
Sementara itu, praktisi hukum Adityo Darmadi mengungkapkan, ditinjau dari aspek hukum bahwa masyarakat yang mencari keuntungan sendiri melalui penyelenggaraan perparkiran yang tidak dilaporkan kepada pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai pungutan liar atau pungli.
"Nah, pungutan liar juga bisa dianggap sebagai pemerasan yang bisa diancam dalam pasal 368 dan 371 KUHP dengan masing masing ancaman hukuman 4 tahun dan 9 tahun penjara," kata Adityo. (fir/han)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



