Izin KKPR Pengganti IPR Sudah Berlaku di Seluruh Indonesia

GRESIK - Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) kini telah berubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Izin yang paling dasar dalam memulai kegiatan berusaha dan sebagainya itu sudah berlaku di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Gresik. KKPR itu diatur dalam PP nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 13 tahun 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Reza Pahlevi mengatakan, jika pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) harus mendapatkan rekomendasi dulu dari tim Forum Penataan Ruang (FPR).

"Bidangnya di Dinas PUTR, Bidang Tata Ruang, nah rekomendasi itu kemudian diupload di OSS, lalu diverivikasi Kementerian ATR/BPN, lalu kita terbitkan lewat DPM PTS, semua by sistem," ujar Reza.



Adapun syarat-syaratnya, lanjut Reza, semuanya sudah terpampang di OSS. “Tinggal mengikuti petunjuknya," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Achmad Hadi menambahkan, FPR sendirian diketuai Sekda Gresik. Di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, konsultan dan lain sebagainya. "Kalau sekertaris FPR dari kita, Dinas PUTR," kata Hadi.

Namun kedepan, proses permohonan KKPR akan full sistem dan tidak melibatkan FPR lagi jika seluruh wilayah Kabupaten Gresik sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Sedang menyusun RDTR di Kecamatan Cerme, namun paralel dengan penyusunan RTRW baru yang masih digodok pansus DPRD Gresik," tandas Hadi. (fir/han) Editor : Hany Akasah