Sesuai data Diskominfo melalui akun Instagram @pemkabgresik, pada tahun 2023 ini cakupan PKH inklusif menyasar 1.400 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan total anggaran Rp 2,8 miliar.
Kepala Dinsos Kabupaten Gresik dr Ummi Khoiroh mengatakan meski sempat mengalami kenaikan akibat Pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 menurun mencapai 11,06 persen atau sekira 149,64 ribu jiwa.
"Penurunan presentase kemiskinan Kabupaten Gresik dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 1,36 persen menempati urutan ke-7 penurunan terbesar di Jawa Timur. Dengan rata-rata penurunan di tingkat provinsi Jawa Timur sebesar 1,02 persen," ujarnya.
Menurut dia, kemiskinan ekstrem jumlahnya juga mengalami penurunan. Berdasarkan data P3KE Kemenko PMK, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sebesar 2,74 persen menurun dari tahun 2021 yang sebesar 3,55 persen.
"Turunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem ini salah satunya berkat efektivitas program bantuan sosial, yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial," ungkap dia.
Dikatakan, melalui program Nawa Karsa Gresik Seger, Pemkab Gresik berusaha memperluas cakupan penerima bansos yakni melalui PKH Inklusif. Masyarakat miskin, khususnya lansia dan difabel yang belum mendapatkan bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi menjadi sasaran dari PKH Inklusif ini.
"Masing-masing KPM lansia dan difabel menerima Rp 2 juta yang diberikan dalam dua tahap," kata dia.
Dua sasaran ini termasuk berkontribusi paling besar dalam tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Gresik.
Mudah-mudahan dengan adanya program PKH inklusif, masyarakat miskin yang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dengan adanya program PKH inklusif ini bisa terselesaikan. "Sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Gresik bisa turun, serta usia harapan hidup di kabupaten Gresik juga bisa meningkat," imbuhnya. (rof)