Diskusi ini masih terkait dengan salah satu program pokok Nawa Karsa oleh Bupati Gresik, yaitu program PKH Inklusif yang diharapkan adanya penanganan holistik terhadap para Disabilitas. Penanganan holistik yang dimaksud adalah penyandang Disabilitas tidak hanya mendapatkan bantuan sosial (Bansos) berupai uang tunai, tetapi juga perlu diperhatikan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan serta peningkatan ekonomi mereka.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh menyadari selama ini program pemerintah terhadap Disabilitas lebih bersifat bottom up atau pemerintah yang mempunyai program yang kemudian dilaksanakan sampai ke bawah. Hal tersebut menyebabkan terkadang ada sesuatu tidak sesuai dengan harapan para penyandang Disabilitas.
“Hari ini kita ingin mendengar suara mereka langsung, sebenarnya mereka itu butuh apa, apa yang mereka kurang selama ini, dan apa yang mereka harapkan dari pemerintah,” terangnya.
Setelah mendengar secara langsung suara dan masukan dari pada Disabilitas tersebut, konsep program PKH Inklusif yang semula dianggap sudah bagus kini menjadi semakin lengkap. “Dua konsep yang top down dan bottom up ini kita temukan sehingga konsep program PKH Inklusif ini akan lebih tepat sasaran, tepat perencanaan, tepat pelaksanaan, dan tepat output dan outcome yang diharapkan nantinya,” jelasnya.
Beberapa anggota Dewan Kabupaten Gresik juga turut hadir sebagai narasumber sekaligus menampung masuka oleh para penyandang Disabilitas di Gresik. Dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik itu adalah dalam bentuk jaminan Kesejahteraan Sosial.
Jaminan Kesejahteraan Sosial akan dibagi menjadi dua. Pertama, jaminan terhadap kebutuhan dasarnya, dalam hal ini pangan, mereka diberikan bantuan sosial berupa uang 500.000 x 4 dalam setahun. Kedua, yaitu berupa jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Dimulai pada 1 September nanti, Dinas Sosial akan luncurkan program PKH inklusif ini dan akan memastikan 4.650 penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Gresik sudah mempunyai surat identitas kependudukan, KIS atau KGS, dan mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan.
Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Gresik Indonesia (PDKGI), Khotibul Umam menganggap PKH Inklusif ini belum sepenuhnya pada Disabilitas dan mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik lebih peduli dengan Disabilitas agar mendapatkan kesejahteraan sosial.
“Saya ingin sekali gimana caranya disabilitas itu biar gak selalu tangan di bawah, bisa tangan di atas, bisa sedekah. Kalau sudah punya usaha kan bisa memberi. Pengen juga saya ingin memberi, bukan selalu ingin menadah saja,” harapnya. (Syd/Roz) Editor : Hany Akasah