RADAR GRESIK – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat yang berpihak pada wong cilik.
Sepanjang tahun 2025, fraksi ini aktif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus turun langsung ke masyarakat untuk mengawal berbagai aspirasi publik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kerja aktif di seluruh alat kelengkapan dewan, khususnya empat komisi yang ada di DPRD Kabupaten Gresik.
Masing-masing komisi menjalankan peran pengawasan sesuai bidangnya demi memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.
Fokus Pengawasan Empat Komisi
Di Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan, Fraksi PDI Perjuangan mengawal penyelesaian sengketa tanah, mendorong tata kelola Dana Desa yang transparan, serta mengawasi reformasi birokrasi ASN berbasis sistem merit. Komisi ini juga terlibat aktif dalam pembahasan Ranperda Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sementara itu, Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan fokus mendorong penataan pasar tradisional, perlindungan petani dan pelaku UMKM, serta penertiban perusahaan yang belum tertib perizinan dan pajak.
Komisi ini juga mengawasi proses revitalisasi Pasar Sidayu dan membahas Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gresik Tahun 2026–2040.
Di sektor pembangunan, Komisi III mengawal perbaikan infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas di titik rawan kecelakaan, penanganan banjir, serta pengawasan pencemaran lingkungan.
Selain itu, komisi ini turut membahas Ranperda Bangunan Gedung guna menjamin pembangunan yang aman, tertib, dan ramah lingkungan.
Adapun Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat menitikberatkan pengawasan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, bantuan sosial, serta advokasi hak penyandang disabilitas.
Komisi ini rutin melakukan inspeksi mendadak ke sekolah, puskesmas, perusahaan, hingga desa rawan bencana sebagai bentuk kehadiran langsung wakil rakyat di lapangan.
Dorong Regulasi Pro-Rakyat
Sepanjang 2025, Fraksi PDI Perjuangan juga terlibat aktif dalam pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.
Di antaranya Ranperda Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Bangunan Gedung, hingga Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Regulasi-regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial, melindungi kelompok rentan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar H. Nadhir, Bendahara PDI Perjuangan Gresik.
Dalam fungsi anggaran, fraksi ini konsisten mengawal APBD Kabupaten Gresik agar berpihak pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
Fraksi PDI Perjuangan juga secara tegas menolak penganggaran yang dinilai tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Serap Aspirasi Lewat Reses
Melalui kegiatan reses di seluruh daerah pemilihan, Fraksi PDI Perjuangan menyerap aspirasi masyarakat yang mayoritas berkaitan dengan perbaikan jalan dan drainase, penanganan banjir, program bedah rumah, penyediaan sarana pendidikan, hingga penguatan UMKM.
Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat komisi, rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengusulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Selain menjalankan tugas legislatif, Fraksi PDI Perjuangan juga aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Mulai dari sinergi kelembagaan dengan KPU, pembagian daging kurban saat Idul Adha, peringatan Haul Bung Karno, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, hingga komunikasi publik melalui media massa.
Ketua Fraksi Noto Utomo menegaskan, laporan kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen terus mengawal kebijakan daerah agar pembangunan di Kabupaten Gresik berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan, dengan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” tegasnya. (han)
Editor : Hany Akasah