Kebomas- Di tengah teriknya matahari pesisir, Hadi, seorang nelayan Pantura, menatap perahunya dengan rasa campur aduk. Harga satu unit perahu kini mencapai Rp 25 juta hingga Rp 50 juta, namun buku kapal yang ia miliki tidak lebih dari selembar kertas tanpa nilai di mata bank.
“Buku kapal kami tidak bisa jadi jaminan KUR. Padahal itu aset utama kami,” keluhnya.
Keluhan Hadi bukanlah suara tunggal. Sejumlah nelayan lain yang hadir dalam forum meaningful participation yang digelar Badan Supervisi OJK di Gresik, menyampaikan aspirasi serupa. Mereka ingin mendapatkan akses permodalan agar bisa bertahan di tengah gelombang ekonomi yang kian menantang.
Mendengar curahan hati itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, akrab disapa Jiddan menegaskan tekadnya akan memperjuangkan buku perahu agar bisa memiliki nilai seperti BPKB kendaraan sehingga bisa dijadikan agunan kredit.
“Ini masukan yang sangat penting. Buku perahu harus kita dorong menjadi instrumen agunan yang diakui. Karena aset ini nyata dan bernilai besar,” kata Jiddan.
Tak hanya itu, Jiddan juga menyampaikan kabar yang tak kalah menggembirakan. Ia membocorkan bahwa akan terjadi penurunan suku bunga acuan atau BI Rate yang akan diberlakukan pada awal 2026.
“Jika suku bunga acuan turun, beban cicilan kredit juga ikut ringan. Ini akan memberikan relaksasi kepada masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Jiddan memastikan bahwa kebijakan inklusi keuangan untuk nelayan, UMKM, dan penyesuaian suku bunga adalah bukti keberpihakan DPR RI terhadap rakyat.
“Nelayan dan pelaku usaha harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar penonton,” pungkasnya.
Editor : Cak Fir