"Belum bisa pleno. Sejauh ini kami masih menunggu turunnya BRPK dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI," ujar Komisioner KPU Gresik Divisi Teknis, Elvita Yuliati.
Dikatakan Vety, panggilan akrabnya, BRPK merupakan acuan untuk melaksanakan rapat pleno penetapan paslon terpilih karena memuat informasi tentang ada atau tidaknya gugatan hasil pilkada. "Setelah KPU Gresik menerima BRPK, maka kami punya waktu maksimal lima hari untuk melaksanakan penetapan paslon terpilih. Sejauh ini, kami masih menunggu BRPK," pungkas Vety. (fir/han) Editor : Hany Akasah