RADAR GRESIK – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Gresik memberikan pernyataan tegas terkait pelaksanaan program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Partai berlambang pohon beringin ini memastikan tidak ada satu pun kadernya yang kini menjabat di kursi legislatif atau DPRD Gresik terlibat dalam bisnis pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski steril dari keterlibatan bisnis, DPD Golkar Gresik menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat tersebut. Hal ini dikarenakan MBG memiliki visi mulia untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan di Kota Pudak.
“Kami pastikan tidak ada satu pun Anggota DPRD Gresik dari Fraksi Golkar yang berbisnis dapur MBG,” tegas Sekretaris DPD Golkar Gresik, Khusnul Fiqhan, Selasa (10/3).
Fiqhan menguraikan bahwa saat ini Golkar Gresik memiliki enam kursi di parlemen hasil Pileg 2024. Keputusan untuk tidak terlibat dalam rantai bisnis maupun pengelolaan dapur SPPG tersebut diambil secara kolektif dan sukarela oleh para anggota dewan, meskipun belum ada instruksi atau perintah khusus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Jadi memang tidak ada perintah khusus dari DPP. Teman-teman di DPRD Gresik memilih tidak terlibat kemungkinan karena ingin menjaga fokus sepenuhnya pada tugas-tugas legislatif sebagai wakil rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fiqhan menekankan bahwa program MBG sejatinya dirancang sebagai pelayanan publik yang murni. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus steril dari kepentingan ekonomi-politik yang sempit.
Tujuannya agar distribusi makanan bergizi yang terstandar dan terkontrol dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa gangguan polemik.
“Programnya sangat bagus untuk meningkatkan kualitas gizi. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan terlalu besar sehingga memicu polemik di tengah masyarakat. Fokus kita adalah manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah