RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik kembali turun ke lapangan dalam agenda reses untuk menyerap aspirasi konstituen.
Dalam kegiatan tersebut, persoalan infrastruktur, layanan BPJS Kesehatan, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendominasi keluhan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, mengungkapkan bahwa dialog langsung ini menjadi jembatan penting untuk memotret kondisi riil di masyarakat.
Berdasarkan hasil pertemuan, terdapat tiga klaster masalah utama yang menjadi perhatian warga. Diantaranya infrastruktur lingkungan, Warga mendesak perbaikan jalan lingkungan yang rusak serta normalisasi saluran drainase untuk mencegah genangan saat musim hujan.
Sementara untuk akses kesehatan (BPJS), banyak warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif. Hal ini menghambat akses pengobatan dan warga berharap ada pendampingan khusus dari pemerintah daerah.
Warga juga menyampaikan aspirasi terkait Rumah Hunian Layak (RTLH) dan berharap bantuan renovasi rumah bagi keluarga kurang mampu masih sangat tinggi agar mereka bisa memiliki hunian yang lebih aman dan sehat.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Zaifudin menegaskan bahwa seluruh masukan telah dicatat secara resmi untuk masuk ke dalam mekanisme pembahasan di DPRD.
“Semua aspirasi yang telah disampaikan akan kami usulkan kepada pemerintah daerah agar bisa segera direalisasikan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran,” tegas Zaifudin.
Beliau menambahkan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban anggota dewan untuk memastikan program pembangunan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan dialog tatap muka ini, diharapkan kebijakan yang diambil ke depannya bisa lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diakhiri dengan harapan besar dari warga agar usulan-usulan tersebut tidak hanya sekadar dicatat, tetapi segera diwujudkan dalam bentuk aksi nyata oleh pemerintah daerah. (jar/han)
Editor : Hany Akasah