RADAR GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian nota keuangan RAPBD tersebut langsung disampaikan oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, di ruang rapat Paripurna kantor DPRD Gresik.
Bupati Gresik, yang akrab disapa Gus Yani, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 merupakan tindak lanjut dari amanat sejumlah regulasi utama, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, hingga Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.
“Tahun 2026 Gresik mengusung tema pembangunan percepatan transformasi sosial, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif,” kata Gus Yani.
Lebih lanjut, Gus Yani menjelaskan bahwa rancangan pendapatan daerah Kabupaten Gresik diproyeksikan mencapai Rp3,361 triliun.
Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,596 triliun, yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Sementara itu, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah diproyeksikan sebesar Rp1,764 triliun, dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat nihil.
Bupati menyoroti adanya penurunan pendapatan transfer pada tahun 2026. “Kita sikapi sebagai pemicu semangat untuk memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Untuk itu, mengajak seluruh perangkat daerah bekerja lebih kompak dalam mengamankan target-target pendapatan,” ujarnya.
Di sisi belanja, RAPBD 2026 memproyeksikan total sebesar Rp3,504 triliun. Alokasi belanja tersebut mencakup belanja Operasi sebesar Rp2,599 triliun, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
Belanja Modal sebesar Rp214,556 miliar, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti tanah, gedung, peralatan, hingga jalan dan irigasi.
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar dan belanja Transfer sebesar Rp680,689 miliar, untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pemerintah juga merinci plafon anggaran menurut urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan dasar, pemerintahan umum, hingga urusan kewilayahan.
Pada sisi pembiayaan, total pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp143,154 miliar. Seluruh sumber pembiayaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA), tanpa adanya pengeluaran pembiayaan yang direncanakan.
“Harapan dengan penyampaiannya agar RAPBD ini dapat segera dibahas lebih detail dan disepakati bersama DPRD, sesuai batas waktu peraturan perundang-undangan,” pungkas Gus Yani. (jar/han)
Editor : Hany Akasah