RADAR GRESIK - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gresik menyoroti serius penurunan signifikan dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Penurunan ini diprediksi akan berdampak besar, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur daerah.
Rancangan KUA-PPAS 2026 mengusung tema "Percepatan Transformasi Sosial dan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola yang Adaptif." Namun, semangat ini terganjal oleh realitas postur pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp 3,3 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,5 triliun dan dana transfer pusat Rp 1,7 triliun.
Anggota Komisi I yang juga anggota Banggar DPRD Gresik, Imron Rosyadi, menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer pusat menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi dengan cermat.
"Komitmen untuk memberikan pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu dengan adanya pengurangan anggaran," kata Imron.
Banggar mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan pencermatan mendalam atas potensi pendapatan, terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang optimal. Di sisi belanja, Imron menekankan perlunya efisiensi biaya operasional di tiap-tiap OPD agar kinerja pemerintah tidak menurun.
Anggota Komisi III dan Banggar, Khoirul Huda, memaparkan dampak langsung dari penurunan dana transfer. Ia menyebutkan, pendapatan dari dana transfer turun sekitar Rp 539 miliar, dari rencana semula Rp 2,2 triliun menjadi hanya sekitar Rp 1,6 triliun. Sementara PAD diperkirakan stagnan di angka Rp 1,5 triliun.
Penurunan drastis ini memaksa penyesuaian pada komposisi belanja daerah dimana belanja pegawai mencapai Rp 1,2 triliun, belanja operasional barang dan jasa sekitar Rp 1 triliun, dan belanja modal (Infrastruktur) turun tajam dari sekitar Rp 500 miliar menjadi hanya Rp 200 miliar.
"Prioritas pemerintah pusat terhadap gaji dan tunjangan pegawai tetap menjadi fokus, sehingga pengurangan paling terasa akan terjadi di sektor pembangunan infrastruktur. Dampaknya, pembangunan jalan, irigasi, dan proyek fisik lainnya akan berkurang pada 2026."jelas Huda.
Selain infrastruktur, Banggar juga menyoroti penurunan alokasi untuk tingkat desa, yakni dana desa turun dari Rp 316 miliar menjadi Rp 275 miliar, alokasi Dana Desa (ADD) turun lebih dari separuh, dari Rp 172 miliar menjadi hanya Rp 88 miliar.
Banggar meminta Pemerintah Daerah menghitung ulang terkait sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) perangkat desa agar pengurangan alokasi tidak memberatkan pemerintah di tingkat desa.
Meskipun terjadi penurunan anggaran, Banggar secara tegas menekankan agar belanja di sektor pendidikan dan kesehatan tidak terdampak signifikan demi menjaga kualitas pelayanan publik. "Kesehatan dan pendidikan jangan sampai terganggu. Walau dana transfer turun, dua sektor ini harus tetap jadi prioritas," pungkas Khoirul Huda. (jar/han)
Editor : Hany Akasah