RADAR GRESIK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menyepakati penerapan jam operasional bagi kendaraan berat di wilayah perkotaan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi kesepakatan tersebut.
Kondisi Kota Gresik yang padat, terutama pada pagi hari saat jam kerja dan sekolah, diperparah dengan keterbatasan lebar jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan besar.
“Jam operasional untuk angkutan berat atau truk masuk kota itu kami memang sepakat dengan penerapan jam operasional ini. Kemudian ingin mencarikan solusi bagaimana kendaraan berat atau besar bisa menuju tempat tujuan tanpa mengganggu arus lalu lintas,” ujar Hamdi.
Hamdi menjelaskan, wacana pembukaan kembali Jalan Harun Tohir sebagai jalur alternatif sebenarnya sempat muncul, namun mendapat penolakan dari warga sekitar. Hal ini menjadi kendala bagi para sopir yang harus menempuh jalur lebih jauh untuk mencapai kawasan industri seperti Petro dari Jalan Tri Darma.
Ke depan, DPRD Gresik bersama Dinas Perhubungan (Dishub) akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Hamdi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan keberlanjutan roda perekonomian.
"Penertiban ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi demi keselamatan dan kenyamanan warga Gresik tanpa mengabaikan aktivitas ekonomi," tambahTota
Hamdi juga menyoroti titik-titik kemacetan krusial seperti di sekitar kantor Bupati, Rumah Sakit, dan Masjid Agung yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah