Gresik – Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (BPN Gresik) dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata terus diperkuat melalui program reforma agraria berbasis pemberdayaan. Kali ini, program fasilitasi akses reforma agraria menyasar Desa Tanjungwidoro, Kecamatan Mengare, sebagai bagian dari wilayah pesisir yang memiliki potensi strategis namun masih membutuhkan sentuhan penguatan kelembagaan dan ekonomi lokal.
Mengangkat tema “Pengelolaan Wisata di Desa Tanjungwidoro, Sinergi Lingkungan dan Ekonomi Lokal”, kegiatan sosialisasi dan monitoring digelar di Aula Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Mengare. Program ini dirancang sebagai ruang kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan masyarakat desa, perangkat daerah, serta Balai Konservasi Mangrove Surabaya.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rangga Alfiandri Hasim, menyampaikan bahwa penunjukan Desa Tanjungwidoro bukan tanpa alasan. Kawasan ini berada di sekitar pengembangan kawasan industri JIIPE, sehingga sangat penting untuk dijaga keseimbangannya melalui pembangunan ekonomi yang berbasis kearifan lokal.
“Kami ingin memastikan desa-desa pesisir seperti Tanjungwidoro tidak tertinggal. BPN Gresik hadir memberikan fasilitasi agar potensi wisata dan sumber daya alam seperti mangrove dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” ujar Rangga.
Rangga menambahkan, salah satu contoh pengembangan yang bisa direplikasi adalah gagasan wisata mangrove dan agrowisata berbasis lingkungan yang sebelumnya telah dikembangkan oleh PT Petrokimia Gresik dan komunitas lokal. Program ini juga membuka akses informasi masyarakat terhadap berbagai bentuk bantuan pemerintah, khususnya untuk UMKM dan pembangunan infrastruktur wisata.
Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Tanjungwidoro, Mastain, menyampaikan aspirasi masyarakat yang tengah mengembangkan potensi wisata lokal seperti warung apung dan kolam renang yang menjorok ke laut. Namun, ia menyoroti keterbatasan akses jalan dari Mengare menuju Sembayat sebagai hambatan utama perkembangan wisata kawasan tersebut.
“Kami berharap pendampingan dari BPN Gresik tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi juga berkelanjutan dalam penguatan perencanaan dan advokasi pembangunan,” ujarnya.
Paparan juga disampaikan oleh Dian, Kepala Kebun Raya Mangrove Surabaya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, yang menceritakan bagaimana kawasan mangrove Medokan Ayu dan Wonorejo bisa berkembang pesat melalui kolaborasi warga, pemda, dan komunitas.
“Potensi Mengare nyaris setara. Kuncinya adalah keterlibatan warga sejak awal, dukungan kebijakan, dan pemanfaatan ruang publik berbasis ekosistem,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gresik, Anis Nurul Aini, yang turut menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam upaya sinergi pembangunan sektor wisata berbasis desa.
“Pemerintah Kabupaten Gresik sangat terbuka dan siap bersinergi dengan semua pihak, termasuk BPN Gresik, untuk mendorong lahirnya destinasi wisata baru berbasis potensi lokal. Potensi Desa Tanjungwidoro sangat besar, tinggal bagaimana kita merancangnya secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Anis.
Diharapkan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan lintas sektor mulai dari kementerian teknis, perangkat daerah, hingga komunitas warga BPN Gresik berhasil menempatkan diri bukan hanya sebagai lembaga teknis pertanahan, namun sebagai penggerak pembangunan wilayah pesisir yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor : Cak Fir